Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Parpol Koalisi Prabowo-Sandi Tingkatkan Intensitas Pertemuan

Kompas.com - 27/08/2018, 21:13 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, para sekretaris jenderal partai politik koalisi pendukung bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan meningkatkan intensitas pertemuan.

Hal itu guna membahas berbagai masalah dan tantangan jelang Pilpres 2019.

"Sekjen-sekjen koalisi akan rajin bertemu sesering mungkin, untuk membicarakan masalah-masalah yang ada di lapangan dan untuk menyamakan frekuensi termasuk kesulitan apa yang akan dihadapi," kata Muzani di depan kediaman Prabowo, kawasan Kertanegara, Senin (27/8/2018) malam.

Pertemuan-pertemuan yang ada, kata dia, akan menjadi bagian dari upaya koalisi untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Selain itu, juga untuk memupuk semangat bersama dalam Pilpres 2019.

Hingga saat ini, kata Muzani, struktur tim kampanye Prabowo-Sandi masih terus dimantapkan. Prabowo sebelumnya telah menunjuk Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Djoko Santoso sebagai ketua tim pemenangan.

Muzani mengklaim nama Djoko Santoso sudah disepakati oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Sudah dibicarakan satu-satu. Sekarang kita sedang mengompilasi nama-nama yang akan masuk dalam struktur, yang duduk dalam tim pemenangan nasional dari partai-partai dan tokoh-tokoh," katanya.

Muzani juga menyinggung keberadaan tim ekonomi yang terus bekerja mememetakan persoalan ekonomi dan menyusun agenda prioritas ekonomi yang akan diusung Prabowo-Sandi.

"Banyak sekali (nama anggota) timnya," katanya.

Di sisi lain, koalisi juga masih terus menggodok nama-nama calon juru bicara pasangan Prabowo-Sandi. Pasalnya, mereka akan berperan strategis dalam menyosialisasikan visi, misi, rekam jejak, dan program kerja keduanya.

Baca juga: Survei Alvara: Jokowi-Maruf Unggul di Jawa, Prabowo-Sandi di Sumatera

"Apakah akan ditambah jadi 15 dan seterusnya. Karena kan kebutuhan jubir untuk memenuhi kebutuhan teman-teman media dan memberikan penjelasan kepada masyarakat itu kan makin tinggi. Jadi kita sedang menghitung apakah 12 cukup atau tidak," katanya.

Nantinya daftar tim kampanye Prabowo-Sandi akan segera dilaporkan ke KPU.

"Ini soal administratif saja. Kan, akan kita daftarkan langsung di KPU pada waktunya setelah lengkap," katanya.

Kompas TV Sosok pengganti Sandiaga Uno untuk mengisi kekosongan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih menjadi perdebatan antar partai politik pengusung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com