Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Banjir" Hoaks Bencana, Bagaimana Kita Menyikapinya?

Kompas.com - 27/08/2018, 11:49 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

KOMPAS.com - Pasca gempa besar yang mengguncang Lombok beberapa waktu lalu, sejumlah informasi bohong alias hoaks terus beredar.

Informasi-informasi ini beredar di media sosial maupun di grup-grup percakapan Whatsapp.

Salah satu contoh, di grup-grup percakapan WhatsApp beredar informasi prediksi gempa beberapa negara, di mana salah satunya adalah negara Indonesia dilengkapi keterangan aktivitas seismik yang kuat.

Tangkapan layar hoaks seputar gempa.Media sosial Tangkapan layar hoaks seputar gempa.
Sebelumnya, ada pula hoaks bahwa PT PLN memasang alat pendeteksi gempa.

Dalam pesan itu disebutkan, jika lampu tiba-tiba mati dan berkedip tiga kali, akan terjadi gempa besar.

Info hoaks yang semula disebutkan di Nusa Tenggara Barat, kemudian beredar lagi dengan informasi lokasi yang berbeda, yaitu Bali dan Jakarta.

Ada pula informasi bohong yang menyebutkan mega tsunami akan melanda Lombok.

Menanggapi peredaran informasi sesat ini, lembaga pemerintahan, kementerian, tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk tak mudah percaya dengan informasi yang diterima.

Dua lembaga yang selalu memberikan pelurusan informasi seputar hoaks bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Upaya BNPB

Humas BNPB Andri Utomo mengatakan, upaya BNPB menanggapi isu-isu yang muncul ini terus dilakukan dengan memberikan pernyataan yang disampaikan melalui media sosial.

Upaya lain yang dilakukan kepada masyarakat adalah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

"BNPB merangkul Babinsa dan danrem. Mereka biasanya sudah ngerti dan kami ada grup media center untuk klarifikasi," kata Andri saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/8/2018).

Masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dalam merespons dan menyerap suatu informasi, serta tak mudah untuk menyebarkan tanpa memastikan kebenarannya.

Kepala Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko menyampaikan, masyarakat harus memastikan bahwa informasi yang diterimanya berasal dari sumber yang kredibel dan resmi.

"Ada alamat kantornya, ada nomor telepon yang dapat dihubungi dan ada nama petugas yang bertanggung jawab," ujar Hary kepada Kompas.com.

Terkait hoaks yang paling sering beredar yaitu soal akan terjadinya gempa, Hary kembali mengingatkan bahwa hingga saat ini belum ada alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi gempa, baik kapan, di mana, dan berapa kekuatannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com