Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Instruksikan Kapolda Tangkap Pembakar Hutan

Kompas.com - 24/08/2018, 17:57 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

MATARAM, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menginstruksikan para Kapolda untuk menindak tegas orang atau pihak perusahaan yang membakar hutan atau lahan sehingga menyebabkan kebakaran hutan.

Seperti diketahui, kebakaran hutan kembali terjadi di wilayah Indonesia yakni pada Agustus 2018 di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

"Dari berbagai unsur Polisi BNPT, SAR dan Badan Restorasi Gambut itu task force sudah ada langkah preventif pencegahan agar masyarakat tidak membakar," ujar Kapolri di Mataram, Lombok, Jumat (24/8/2018).

"Kemudian langkah represif penegakan hukum, saya sudah perintahkan Kapolda siapapun yang melakukan pembakaran hutan, tangkap," sambung Tito.

Baca juga: Divonis Bersalah terkait Bencana Asap di Riau, Jokowi Ajukan Kasasi ke MA

Hingga saat ini, kata dia, pihak Kepolisian setempat sudah lengkap beberapa orang yang terkait dengan pembakaran hutan. Hal itu dilakukan untuk menciptakan efek jera.

Namun bila kebakaran hutan telah terjadi, Kapolri memastikan harus ada respon cepat berbagai pihak termasuk anggota kepolisian untuk besama-sama melakukan pemadaman.

Pemadaman ini juga sudah dilakukan macam-macam mulai dengan water boombing, kemudian pemadaman secara manual dengan pembentukan tim-tim kecil.

"Tapi kemarin Pak Panglima TNI melakukan hujan buatan ya dengan BNPB ini berhasil sehingga kemarin itu saya mendapat laporan hujan lebat. Upaya ini terus dilakukan terutama di Kalimantan Barat, Sumsel, dan Jambi," kata Kapolri.

Kompas TV Para tergugat dinyatakan bersalah atau lalai dalam bencana kabut asap yang terjadi pada 2015.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com