Bacaleg Partai Demokrat Dilaporkan ke KPU Terkait Ijazah Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Silaturahmi Alumni (FSA) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lintas Generasi melaporkan bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI dari Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Laporan tersebut, terkait dengan dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Anton untuk melengkapi berkas pendaftaran bacaleg.

Ketua FSA HMI Lintas Generasi Adel Setiawan mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melayangkan somasi kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menindak bacalegnya yang tersandung masalah ijazah palsu.

Baca juga: Dinilai Tak Memenuhi Syarat, 16 Bakal Caleg di Jateng Ajukan Sengketa

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, SBY tak juga penuhi somasi tersebut.

"Ya mau nggak mau secara resmi kita masukkan pengaduan ke KPU," kata Adel di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).

Adel menemukan dua indikasi yang menyatakan Anton menggunakan gelar palsu. Pertama, ditemukan perbedaan gelar yang dipakai Anton saat kampanye pileg di 2009 dan 2014.

Baca juga: Bawaslu Gelar Mediasi terhadap PSI dan PBB Terkait Bakal Caleg

Menurut Adel, pada kampanye 2009, Anton menggunakan gelar SE dan MM. Sedangkan pada 2014, Anton menyematkan gelar BBA dan MSi.

Kedua, situs resmi DPR RI menunjukkan catatan pendidikan Anton yang pernah berkuliah di luar negeri.

Pada tahun 1992-1995, Anton menempuh pendidikan marketing di State University of New York at Stoory Brook (USA), dan pada 1995-1997 mengenyam pendidikan di Dowling College (USA).

Baca juga: Tiga Eks Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu sebagai Bacaleg, KPU Tetap Menolak

Dalam laporannya, Adel membawa sejumlah bukti, seperti transkrip nilai, fotokopi ijazah milik Anton di Universitas Krisna Dwipayana, hingga informasi terkait pendidikan Anton yang tercantum di website forlap PDDIKTI.

Ia mengaku siap untuk memberikan bukti tambahan sekaligus sejumlah saksi, jika kelak diperlukan dalam proses pemeriksaan.

"Kami dari FSA siap memberikan bukti-bukti bahkan siap menghantarkan saksi-saksi berapapun jumlahnya yang diminta untuk menguatkan dugaan ini," ujar Adel.

Baca juga: KPU: Ada 3 Mantan Napi Korupsi Lolos Sebagai Bacaleg

Dalam laporannya, FSA meminta supaya KPU mencoret Anton dari daftar bacaleg. Jika KPU tak melakukannya, kata Adel, pihaknya akan melanjutkan laporan ke Bareskrim.

"Kalau KPU tidak mau mencoret, akan kita lanjutkan laporan ke Bareskrim, karena ini ada tindak pidananya," ujarnya.