Ketua MPR: Yang Menyesatkan Itu Menteri Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menjawab pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menganggap pidatonya pada sidang tahunan MPR RI, 16 Agustus 2018 lalu, politis dan menyesatkan.

"Yang menyesatkan itu Menteri Keuangan bukan ketua MPR. Ini MPR dan DPR lembaga politik, bukan lembaga sosial, ini lembaga politik. jadi ngomong politik, ini tempatnya," ucap Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Baca juga: Sri Mulyani: Pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan Politis dan Menyesatkan

Zulkifli membaca catatan yang sudah disiapkannya ketika memberi keterangan kepada wartawan.

Ada empat poin yang disampaikan. Berikut transkrip pernyataan Zulkifli.

1. Menteri keuangan sendiri menyatakan jumlah utang jatuh tempo mencapai Rp 409 triliun. Ini pernyataan beliau lho, di APBN 2018. Akan memberatkan anggaran di tahun 2019 nanti.

Pada pembayaran hutang nantinya akan berat karena harus mencari sumber pembiayaan lain selain yang ada selama ini, kata menteri keuangan. Kalau rupiahnya melemah, akan nambah ini. Betul gak? Jadi kalau rupiah melemah, dollar menguat, nambah dia.

2. Rizal Ramli nih, catet, ada di media hari ini, rizal ramli mengatakan lho kok baru sekarang mengenai beratnya pmbayaran utang, kemarin-kemarin ke mana? Kata Rizal Ramli.

Pemerintah tidak memiliki manajeman inovatif dalam membayar hutang sehingga sekarang kelimpungan ketika hutang jatuh tempo, kata Rizal Ramli.

3. Ekonom nih, INDEF, Bima Yudhistira, juga sampaikan utang jatuh tempo adalah gabungan dari utang pemerintah sekarang dan sebelumnya. Tidak sepenuhnya warisan masa lalu.

Utang pemerintah, misalnya, ORI 013, diterbitkan 26 oktober 2016 jatuh tempo Rp 19,6 triliun. Ada juga SPN diterbitkan 15 Februari 2018. Ini kata Indef.

Kata Indef, pemerintah akan menambah utang baru sebesar Rp 359 triliun. Kalau benar itu ditambah tentu akan lebih berat dengan pertumbuhan ekonomi yang 5,3 ya.

Jadi yang menyesatkan itu menteri keuangan, bukan ketua MPR.

4. Bahwa anggaran kesehatan, anggaran 2018, anggaran kesehatan Rp 111 triliun, jadi kalau bayar utangnya Rp 409 trilium apa enggak empat kali? Empat kali kan?

Hati-hati, jelaskan seterang-terangnya kepada pak Presiden, infrastruktur sudah ditunda, banyak. Padahal itu program andalan Pak Presiden Jokowi. Sudah dimoratorium. Artinya ada masalah kan? Ada 500 item tidak boleh impor, dikurangi. Itu tandanya ada masalah justru itu jangan menyesatkan, sampaikan apa adanya.