Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Tak Ikut Tim Jokowi atau Prabowo, Ini yang Akan Dilakukan Mahfud MD

Kompas.com - 20/08/2018, 12:37 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan tak akan bergabung pada salah satu tim pemenangan pasangan capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu disampaikannya saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (18/8/2018), di kediamannya, Sambilegi Baru, Sleman, Yogyakarta.

Pada Pemilihan Presiden 2014, Mahfud menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang bertarung melawan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menjelang penentuan cawapres Jokowi, namanya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat sebelum akhirnya Jokowi memilih Ma'ruf Amin.

Lalu, apa yang akan dilakukan Mahfud?

"Saya sudah nyatakan tidak akan ikut tim politik. Dua-duanya (Jokowi maupun Prabowo) tidak," kata Mahfud.

"Untuk tim ideologi kenegaraan, saya ikut Pak Jokowi karena saya duduk di BPIP (Badan Ideologi Pembinaan Pancasila). Ini kan bukan politik. Netral. Siapa pun presidennya, tetap jalan. Karena netral, saya tidak boleh ikut salah satu tim pemenangan. Itu yang terbaik. Rakyat silakan pilih yang terbaik," lanjut dia.

Ia mengatakan, kegiatan di BPIP akan tetap dijalaninya karena merupakan aktivitas rutin. Demikian pula mengajar di sejumlah kampus.

Sementara itu, saat ditanya mengenai apakah ada tawaran untuk bergabung dengan salah satu tim, Mahfud tak ingin membahasnya.

Ia kembali menegaskan, pilihan terbaik saat ini adalah tidak bergabung dengan tim mana pun.

Buka suara

Mahfud juga mengungkapkan alasannya buka suara terkait "keramaian" yang terjadi setelah Jokowi mengumumkan cawapres pilihannya.

Sebelumnya, informasi yang beredar menyebutkan pilihan akhir Jokowi adalah Mahfud MD. Jelang pengumuman cawapres Jokowi, Mahfud juga sudah berada di restoran tak jauh dari lokasi pertemuan Jokowi dan partai koalisi.

Ternyata, yang diumumkan Jokowi sebagai cawapres adalah Ma'ruf Amin.

Pada sebuah program televisi swasta, Mahfud mengungkapkan bahwa ia memang dihubungi oleh sejumlah orang di lingkaran Jokowi untuk mempersiapkan segala persyaratan terkait pendaftaran cawapres.

Ia memilih mengungkapkan semuanya karena ada informasi simpang-siur bahwa seolah-olah apa yang dilakukannya karena inisiatif pribadi. Mahfud menilai, ada yang harus diluruskannya.

"Saya sebenarnya sudah tidak mau ngomong. Stop. Tapi kemudian ada yang berbicara bahwa itu karena Pak Mahfud GR saja. Tidak begitu. Akhirnya saya berpikir, saya harus bicara. Setelah itu cukup, saya tidak bicara lagi," ujar Mahfud.

“Saya sudah terima itu sebagai realitas politik, saya sudah ikut proses. Jadi ya tidak apa-apa, saya ikhlas dan saya sudah bertemu dengan Presiden Jokowi,” kata mantan anggota DPR ini.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik Mahfud MD

Kompas TV Proses umrah, yakni Thawaf dan Sa'i berlangsung selama hampir 2 jam berjalan kaki di Masjidil Haram.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com