Sekjen Koalisi Jokowi-Ma'ruf Bertemu Bahas Penyempurnaan Tim Kampanye Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Para sekretaris jenderal partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin berkumpul di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta, Minggu (19/8/2018). Hingga pukul 12.03 WIB, ada 5 sekjen yang telah tiba di Rumah Cemara 19.

Mereka adalah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.

Hasto mengatakan, pertemuan kali ini guna menyempurnakan susunan tim kampanye nasional untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf. Para sekjen KIK masih mendengarkan berbagai masukan dari berbagai pihak terkait susunan final tim kampanye ini.

Baca juga: Ketua Tim Sukses Jokowi-Maruf Akan Ditetapkan Pekan Depan

"Berdasarkan peraturan KPU, tim kampanye nasional masih bisa terus disempurnakan sesuai dengan dukungan dan antusiasme dari masyarakat. Itu sesuatu yang dinamis dan berkembang tetapi komposisi intinya tetap," kata Hasto.

Meskipun demikian, Hasto mengungkapkan Jokowi masih merahasiakan nama ketua tim suksesnya. Untuk sementara waktu, tim terlebih dahulu bekerja sesuai struktur yang telah ada saat ini.

"Jadi posisi ketua, sementara organisasi bekerja dengan para wakil ketua dan juga para sekretaris dan juga beberapa direktur sudah bisa berjalan," katanya.

Baca juga: Ini Struktur Sementara Direktorat Tim Sukses Jokowi-Maruf

Hasto juga memperkirakan pihaknya akan melaporkan dokumen tim kampanye nasional ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanpa nama ketua. Adapun proses penyerahan dokumen rencananya akan dilakukan pada Senin (20/8/2018).

"Iya tanpa nama ketua dulu. Yang penting organisasi berjalan dan kemudian nanti kami lengkapi dengan juru kampanye. Jadi dalam struktur ini benar seperti arahan beliau (Jokowi) fokus kepada upaya kemenangan, jangan terlalu melebar," katanya.

Hasto menjelaskan, juru kampanye terdiri dari berbagai kalangan, seperti tokoh-tokoh, calon anggota dewan dan hingga sejumlah kepala daerah. Hal itu mengingat, legitimasi rakyat terhadap pemimpin membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

"Faktor legitimasi dari rakyat itu memerlukan dukungan dari parlemen. Memerlukan dukungan dari seluruh kepala daerah, sehingga asosiasi kepala daerah dari Koalisi Indonesia Kerja ini juga sangat kuat untuk menggerakkan mesin politik di lapangan," kata Hasto.