Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Mau Pemilu, Enggak Boleh Pakai SARA, Enggak Boleh Adu Domba

Kompas.com - 18/08/2018, 14:47 WIB
Reza Jurnaliston,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan mengingatkan, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan individu maupun golongan.

“Berbangsa dan bernegara itu yang harus tetap. Merdeka, bersatu, jadi bersatu nggak boleh ditawar-tawar. Mau Pilpres, Pilgub, Pileg, Pilkada, enggak boleh pakai SARA, enggak boleh pakai adu domba, enggak boleh menghalalkan segala cara, itu tetap tujuannya,” ujar Zulkifli yang akrab disapa Zulhas tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/9/2018).

Dia mengingatkan akan saripati dari demokrasi Pancasila yang melahirkan kesetaraan, keadilan, harmoni dan bukan saling menghujat, saling mencerca, ataupun saling membenci.

“Kita jaga dong Indonesia dari kebencian, dari politik SARA dari politik menghalalkan segala cara. Kita dulu enggak ada yang nanya-nanya itu merdeka kamu suku apa, kamu agama apa, kamu darimana kan enggak tanya-tanya. Siapa saja berjuang bagi Indonesia merdeka karena untuk kita semua jangan sampai sekarang 73 tahun kembali (SARA) ini yang harus dijaga terus, diluruskan,” katanya.

Baca juga: Soal Cicilan Utang Rp 400 Triliun, Sri Mulyani Angkat Bicara

Di sisi lain, menurut Zulkifli, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini berasal dari luar.

“Pengaruh luar, karena semuanya bertarung. Dunia tanpa batas. Bagaimanapun kita harus tetap melindungi segala tumpah darah Indonesia. Tidak bisa atas nama keterbukaan, kita mengorbankan kepentingan kita,” sebut dia.

“Misalnya harga garam kita mahal, harga gula misalnya mahal, tetap harus dilindungi. Karena itu petani-petani kita jangan sampai kita mengalah karena yang lain, misalnya dumping, kelapa sawit mungkin lebih mahal, karena sekarang Amerika menerapkan praktik yang tinggi,” tambah Zulkifli.

Di sisi lain, dia mengatakan, di dalam pembukaan UUD 1945 telah secara tegas dan terang untuk mengamalkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

Tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tersebut adalah membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum atau bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kedilan sosial.

“Kemudian tujuan kita apa, setara, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, nggak boleh ada rakyat Indonesia lapar. Apapun agamanya, sukunya, dari manapun dia berasal,” katanya.

Zulkifli menyatakan, UUD 1945 memiliki peranan yang penting dan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi bangs- Indonesia saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Nasional
Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com