Sekjen PDI-P Sebut Pidato Ketua MPR di Sidang Tahunan Tak Sesuai Rancangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai ada improvisasi dalam pidato sidang tahunan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat mengkritik kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo.

"Sebagai Ketua MPR, pidato tersebut melalui pembahasan bersama, mengingat pimpinan MPR itu kolektif kolegial, tapi ada beberapa hal terkait dengan ekonomi yang disampaikan Pak Zul (Zulkifli) itu tidak ada dalam rancangan pidato sebelumnya," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2018).

Oleh karena itu, kata Hasto, pidato Zulkifli yang mengeritik kebijakan pemerintahan Jokowi murni kreativitas Ketua Umum PAN itu. Diketahui, saat ini PAN mengusung pasangan bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Ketua MPR: Kesenjangan Turun Bukan Karena Pendapatan Kelas Bawah Naik

Ia pun menyayangkan sikap Zulkifli yang memanfaatkan momen sidang tahunan untuk melakukan hal tersebut. Menurut Hasto, semestinya momen tersebut yang juga menjadi rangkaian peringatan HUT RI, tak digunakan untuk hal semacam itu.

"Kami berharap sidang tahunan di MPR dalam rangka menggunakan momentum 17 Agustus seharusnya mengendepankan aspek etika dan keadaban politik kita," lanjut Hasto.

Namun demikian, Hasto tak khawatir dengan kritik yang dilayangkan Zulkifli. Menurut dia Jokowi telah menjawab kritik itu dengan hasil kerja yang nyata.

Baca juga: Ketum PPP: Zulkifli Hasan Ketua MPR Citarasa Oposisi

"Karena itulah Trisakti sebagai jawaban dan Nawacita ditempatkan sebagai agenda prioritas dari Jokowi itu sebagai dokumen otentik, dokumen resmi, kami tidak mengada-ada," lanjut Hasto.

Sebelumnya, pidato Zulkifli Hasan dinilai sejumlah kalangan bercita-rasa oposisi. Zulkifli menyoroti tiga tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah masalah kesenjangan ekonomi.

Zulkifli menegaskan bahwa golongan miskin dan hampir miskin yang sangat banyak jumlahnya rentan terhadap perubahan harga.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli masyarakat miskin tidak tergerus.

Baca juga: Ketua MPR Singgung Doa Penutup Sidang Tahunan agar Tak Disisipi Pesan Politis

"Pak Presiden, ini ada titipan dari emak-emak agar harga bahan pokok terjangkau," kata Zulkifli.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari Pemerintah.

Meski gini ratio saat ini menurun dari 0,41 menjadi 0,39, namun, menurut Zulkifli, hal itu terjadi karena pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah.

"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga," kata Zulkifli.