Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mabes: Nama-nama Calon Wakapolri yang Beredar Hanyalah Isu

Kompas.com - 16/08/2018, 13:24 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan nama calon wakapolri pengganti Komisaris Jenderal Syafruddin yang selama ini beredar hanyalah isu belaka.

Seperti diketahui, Komjen Syafruddin telah meninggalkan jabatannya sebagai Wakapolri dan diangkat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sejak Rabu (15/8/2018).

Kemudian, santer terdengar bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Idham Azis yang akan menggantikan Syafruddin. Akan tetapi, Iqbal mengatakan belum ada nama calon secara resmi.

"Belum ada (nama wakapolri), tidak ada secara resmi, yang bergulir hanya isu," ujar Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Baca juga: Ini Kriteria Calon Wakapolri Pengganti Syafruddin

"Siapapun itu yang disebut, Pak Idham Aziz pun, belum ada secara resmi dan itu bisa dikatakan isu," tambahnya.

Ia mengatakan, siapapun yang dipilih nantinya pasti memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjalankan tugasnya dan akan memberikan kontribusi kepada Polri.

Menurut Iqbal, nama Wakapolri yang baru sudah diajukan oleh Kapolri Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo dan sedang dalam tahap pembicaraan.

"Jabatan Wakapolri sekarang ini sedang dikonsultasikan kepada presiden oleh Pak Kapolri karena jabatan tersebut adalah hak prerogatif Kapolri," tutur Iqbal.

Baca juga: Kapolri Akan Konsultasi ke Presiden Jokowi untuk Cari Pengganti Syafruddin

"Walaupun, harus ada konsultasi, baik secara internal maupun ke istana (ke Presiden Jokowi) dan sampai saat ini belum final," sambung dia.

Syafruddin menggantikan Asman Abnur yang mundur karena partainya, Partai Amanat Nasional (PAN), memilih untuk mengusung koalisi di luar pemerintah, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Sementara itu, partai-partai dalam koalisi pemerintahan lainnya, yakni PDI-P, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PPP tetap mengusung Jokowi- KH. Ma'ruf Amin.

Kompas TV Syafruddin akan menggantikan tugas Asman Abnur di kabinet kerja di sisa jabatan 2014-2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com