Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Kompas.com - 15/08/2018, 23:34 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik dinilai perlu menanggapi serius kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih atau golput pada pemilu mendatang.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, jika tidak ditanggapi serius maka golput dapat berdampak panjang hingga menciptakan masyarakat yang anti-parpol.

Dia mengatakan, tugas parpol seharusnya adalah menyerap masukan dan aspirasi publik. Selama ini parpol dinilai gagal melaksanakan tugas tersebut.

"Golput harusnya dimaknai oleh parpol sebagai sebuah evaluasi karena selama ini ada kesenjangan antara ekspresi politik warga dengan keputusan elite politik," ucap Titi, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Pemilu Menguras Uang Negara, Perludem Sayangkan jika Banyak Golput

Titi berkaca dari kecenderungan golput yang ramai dibicarakan warganet di media sosial belakangan ini.

Menurut dia, itu merupakan bentuk kekecewaan publik terhadap mekanisme pemilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden oleh parpol yang abai terhadap keinginan masyarakat.

"Itu yang membuat kekecewaan muncul, menjadi sebuah pilihan untuk golput," ujar dia.

Titi mengatakan, wajar jika publik merasa pasangan capres-cawapres yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres 2019 tidak mewakili aspirasinya.

Hanya saja, publik tentu akan jengah jika parpol terus-menerus menutup mata terhadap aspirasinya.

"Saya berharap ke depan, partai politik mengevaluasi diri, membenahi diri dan tidak memaksakan pola pencalonan yang tidak sejalan dengan aspirasi politik warga," tuturnya.

Baca juga: Golput, Buah dari Elite Politik yang Kurang Peduli pada Aspirasi Publik

Jika dibiarkan berlarut-larut, efeknya akan menciptakan masyarakat yang apolitis (tidak peduli terhadap politik) dan tidak percaya lagi terhadap parpol.

Oleh sebab itu, Titi menyarankan parpol maupun kandidat capres-cawapres untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mampu membangun bangsa menjadi lebih baik.

"Saya kira yang harus dilakukan justru parpol dan calon menunjukkan perubahan perilaku menjelang Pemilu 2019," ucap Titi.

"Jadi bagaimana meredam kekecewaan ini dengan menunjukkan kinerja terbaik mereka bahwa mereka mampu menyuarakan apa yang dikehendaki oleh pemilih," kata dia.

Kompas TV Sejumlah persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2017. Seperti yang dilakukan oleh KPU Jakarta Barat. Salah satunya dengan membentangkan spanduk berisi ajakan untuk datang ke TPS. Selain itu, mereka juga membagikan stiker dan pin sebagai bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat menjelang hari pemungutan suara. Hal ini sebagai salah satu cara KPU untuk menekan angka golput yang masih tinggi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com