Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Mengerucut Tiga Nama, Ini Kata PDI-P

Kompas.com - 15/08/2018, 19:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, tak perlu dipermasalahkan siapa yang akan mengisi jabatan ketua tim kampanye nasional pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy yang menyatakan bahwa ketua tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf mengerucut ke tiga nama dan bukan dari partai politik.

Hasto menambahkan, tak perlu dibedakan figur partai dan nonpartai dalam memimpin tim kampanye nasional. Ia meyakini banyak figur nonpartai yang mampu memimpin tim kampanye nasional.

"Kami juga enggak bedakan parpol atau nonparpol. Yang penting kualifikasi kepemimpinannya, orientasi pada strategi pemenangan dan pendalamannya. Itu yang diperlukan," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP Partai Nasdem, Menteng, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Sekjen Golkar Sebut Ketua Tim Sukses Tingkatkan Elektabilitas Partai

Ia menambahkan, Jokowi juga berpesan kepada tim kampanye agar tak memisahkan partai dengan relawan dalam memenangkan Pilpres 2019.

Hasto meneruskan pesan Jokowi yang menginginkan partai dan relawan bersatu padu untuk memenangkan Pilpres 2019.

Ia menambahkan, saat ini unsur partai dan relawan di Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf sudah menyatu sehingga tak mempermasalahkan sosok yang memimpin tim kampanye nasional nantinya.

"Semuanya sama. Kan kami melebur. Sehingga di dalam tim kampanye nanti tidak dibedakan lagi mana komponen partai, relawan, paslon, semua jadi satu komponen. Komponen Jokowi-Ma'ruf," ucap Hasto.

Baca juga: Calon Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf Mengerucut Tiga Nama, Bukan dari Parpol

Kompas TV Dua kubu koalisi bakal calon presiden dan calon wakil presiden masih terus merapatkan barisan untuk menyusun tim pemenangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com