Sejak 2005, KY Terima 16.000 Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) sudah menerima 16.000 laporan masyarakat sejak 2005. Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).

"Bahkan, pada 2013 KY pernah menerima 2.193 laporan yang merupakan penerimaan laporan terbanyak sejak berdiri," ujar Juru Bicara KY Farid Wajdi dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: 18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

Selain kesalahan penulisan, para hakim juga kedapatan melanggar sejumlah ketentuan mulai dari sikap tak adil, bertemu pihak berperkara, terlibat narkoba, menerima suap, hingga perselingkuhan.

Meski jumlah laporan yang masuk mencapai 16.000 laporan, tidak semua laporan itu dapat diregistrasi. Sebab, kata dia, perlu dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan secara formil dan materiil.

KOMPAS.com/Kristian Erdianto Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi saat ditemui usai menjadi pembicara diskusi Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) di Gramedia World, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2017).

Menurut Farid, pada 2005-2006, laporan yang diregistrasi ke KY mencapai 861 laporan. Pada 2007-2011, jumlah laporan yang masuk mencapai 2.294 laporan.

Baca juga: KY Imbau Hakim Tidak Berpolitik Praktis

Sementara pada 2012-2017, jumlah laporan yang diregistrasi oleh KY mencapai 3.049 laporan masyarakat.

Adapun pada periode Januari-Juni 2018, laporan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diregistrasi berjumlah 175 laporan.

"Secara kuantitas memang laporan yang masuk ke KY semakin banyak jumlahnya, tetapi tidak secara kualitas," kata Farid.

Baca juga: KPK dan KY Kerja Sama Pertukaran Data soal Dugaan Pelanggaran Hakim

"Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi KY dan Penghubung KY di 12 provinsi untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi terkait wewenang dan tugas KY," sambung dia.