Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Tolak Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Ini Kata Sekjen PDI-P

Kompas.com - 15/08/2018, 06:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, Wakil Presiden Jusuf Kalla tak sepenuhnya menolak posisi di tim pemenangan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi penolakan Kalla sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

"Iya, istilahnya bapak Jusuf Kalla bukan menolak. Pak JK ini di tahun politik beliau masuk dalam dewan pengarah dan memberikan arahan," kata Hasto saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Ia memastikan koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf akan menempatkan Kalla di posisi penting dalam tim pemenangan. Menurut Hasto, salah satu proyeksinya sebagai ketua dewan penasihat.

Baca juga: Jusuf Kalla Tak Akan Jabat Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf, Ini Alasannya

Saat ditanya apakah peran Kalla sebagai wakil presiden tidak terganggu saat menjabat ketua dewan penasihat tim pemenangan, Hasto menjawab, tentunya Kalla akan mengutamakan jabatannya sebagai wapres.

"Tentu saja bagi Pak Jokowi dan Pak JK dan seluruh ketum partai, apa pun tanggung jawab terhadap pemerintah bangsa dan negara jauh lebih besar daripada hanya urusan pilpres," ucap Hasto.

"Mereka yang merangkap jabatan pun dedikasi utama tetap tanggung jawab untuk pemerintah, bangsa, dan negara," kata dia.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapan, Jusuf Kalla menolak  menjadi Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

"Pak Jokowi itu mintanya (agar JK jadi) ketua tim sukses, tapi setelah berbicara dengan Bu Mega dan lain-lain, Pak JK memberitahukan bahwa secara teknis susah, pemerintah siapa yang jalankan?" ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

JK, kata Sofjan, menilai bila seorang wapres ikut masuk di tim pemenangan kampanye 2019, maka sama saja dua pimpinan negara, presiden dan wakil presiden, ikut turun langsung di pilpres.

Pemerintahan harus tetap berjalan dan perlu ada yang mengendalikan secara langsung.

Oleh karena itu, kata dia, Kalla memilih ingin fokus sebagai wapres dan menolak tawaran jadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin

"Jadi Pak JK ingin konsentrasi ke pemerintahan dulu, ya terutama pelaksanakan rencana dari semua rencana Pak Jokowi itu dan Pak JK ini. Mengenai ekonomi terutama," kata Sofjan.

Kompas TV Sebelum menyatakan kesediaan sebagai tim penasihat JK sempat diminta kesediaanya untuk menjadi ketua tim sukses.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com