Menteri PAN akan Diganti, PKB Serahkan ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyerahkan sepenuhnya reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat ditanyai rencana Jokowi mengganti menteri dari PAN, Asman Abnur, yang menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Itu selalu kewenangan Presiden. Perlu atau tidak perlu Presiden yang tahu. Sekali lagi, reshuffle itu hak Presiden," kata Muhaimin di Kantor PBNU, Senen, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Baca juga: Jusuf Kalla: Reshuffle, Tunggu Saja!

Saat ditanya siapa sosok dan dari partai mana yang tepat untuk menggantikan, Muhaimin kembali menyerahkan hal itu kepada Presiden.

"Wah enggak tahu. Kalau dari PKB cukup empat (menteri) saja. Kalau dari NU banyak," seloroh Muhaimin.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo akan melakukan pergantian menteri dalam waktu dekat.

"Akan ada reshuffle dalam waktu dekat, ya. Kita tunggu keputusannya," ujar Pratikno ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Baca juga: Ingin Mundur dari Kabinet, Menpan-RB Akui Ada Tuntutan dari Parpol Koalisi

Soal siapa menteri yang akan dicopot, Pratikno mengatakan menteri yang berasal dari Partai Amanat Nasional.

Diketahui, satu-satunya menteri yang berlatar belakang PAN adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Sementara itu, Asman mengatakan menemui Pratikno, Kamis (14/8/2018) pagi tadi. Ia menyampaikan keinginan untuk mundur dari kabinet.

Baca juga: Mundur sebagai Menteri, Asman Abnur Akan Fokus Jadi Caleg PAN

Langkah tersebut ingin dia ambil karena Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Tadi pagi saya menghadap Pak Pratikno ingin menyampaikan kegalauan saya. Kan saya ini menteri dari PAN, sementara PAN ini tidak mendukung Pak Jokowi," kata Asman kepada Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

"Tentu saya harus berpikir jangan sampai saya jadi beban pemerintah, beban Pak Presiden. Kalau diperkenankan, saya mohon kalau bisa diizinkan untuk mundur," kata dia.