Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Benarkah Pergerakan Lempeng Jawa Berpotensi Gempa Bumi? Ini Penjelasannya

Kompas.com - 14/08/2018, 11:44 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengklarifikasi informasi yang menyebar melalui pesan berantai di grup-grup percakapan WhatsApp.

Informasi yang beredar menyebutkan, pergerakan lempeng Jawa berpotensi gempa.

Selain beredar melalui pesan berantai, ada pula link video di Youtube yang menyebutkan bahwa terjadinya gempa karena meningkatnya aktivitas seismik dengan seringnya terjadi subduksi atau pergerakan lempeng selatan mulai dari Selat Sunda hingga timur Pulau Jawa.

Informasi yang beredar

Akun Twitter @itsmelpo menanyakan kebenaran informasi ini dengan me-mention akun resmi twitter BMKG.

"@InfoHumasBMKG ada sebaran Whatsaap mengenai pergerakan lempeng jawa yang berpotensi gempa, dan banyak yang ketakutan. Sumbernya katanya dari LIPI dan ada di youtube dari BERITA SATU TV. Apakah ini hoax atau benar? Karena meresahkan. Tapi jika benar ada baiknya diinfokan resmi," demikian twitnya.

Sementara, @syukuryusuf juga berbagi hal yang sama:

Penelusuran Kompas.com

Melalui akun resmi Twitter-nya, @lipiindonesia, LIPI mengklarifikasi pesan berantai ini.

LIPI mengatakan, pesan tersebut berasal dari unggahan di Facebook LIPI tentang wawancara dengan pakar gempa LIPI, Danny Hilman, pada 24 Januari 2018 oleh salah satu media.

Dalam twitnya, menurut Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto, pernyataan ilmuwan tentang kewaspadaan gempa bersifat sangat umum, yakni mempertimbangkan mekanisme gempa yang berulang.

LIPI mengimbau masyarakat untuk cermat dalam memilah suatu informasi yang beredar dan tetap waspada menghadapi segala kemungkinan bencana di Indonesia.

Tanggapan BMKG

Sementara itu, BMKG, dalam rilis yang diterima Kompas.com melalui Kepala Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko, menyampaikan, berita tersebut adalah berita lama dan disebarkan ulang.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan, saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa, baik waktu maupun kekuatan gempa.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com