Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] BMKG Luruskan Informasi soal Gempa Susulan yang Viral di Media Sosial

Kompas.com - 13/08/2018, 15:20 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) angkat bicara soal menyebarnya tangkapan layar status salah satu pengguna Facebook bernama Didik Widjaja yang viral beberapa hari terakhir.

Status Didik menuliskan soal masih adanya energi relaksasi sebesar 6,9 yang belum lepas setelah gempa Lombok.

Informasi ini menimbulkan keresahan, khususnya bagi warga Lombok. Banyak yang menanyakan kebenaran informasi tersebut.

Informasi yang beredar:

Tangkapan layar status Didik Widjaja terkait gempa di Lombok.Dok. Sutopo Purwo Nugroho Tangkapan layar status Didik Widjaja terkait gempa di Lombok.
Saya sudah jawab beberapa pertanyaan tentang gempa susulan. Saya kadang jawab kurang dari 7,0. Kadang saya jawab 5++.

Pagi saya sudah tulis gempa 7,0 = 4x gempa 6,4. Saya serba salah jika saya tulis gempa susulan bisa 6+ karena pasti akan resah.

Gempa 6,4 relaksasi gempa 5+
Gempa 7,0 relaksasi gempa 6+

Sudah 1x gempa 6,2. Secara teori masih tersisa energi relaksasi sebesar 6,9 yang bisa direlaksasi dalam beberapa masa.

Bisa cepat atau beberapa tahun. Dalam beberapa kali gempa 6+ atau dan puluhan-ratusan gempa 5++

Tetap waspada. Jangan resah.

Penelusuran Kompas.com:

Kompas.com menelusuri akun facebook Didik Widjaja. Dari hasil penelusuran, didapatkan jika status tersebut sudah tidak ditemukan pada laman Facebook Didik.

Saat dikonfirmasi Kompas.com,  Kepala Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko menyampaikan rilis resmi lembaganya dan menyatakan bahwa pemilik akun yang menyebarkan informasi iu bukan pegawai BMKG.

Adapun, klarifikasi yang diberikan BMKG sebagai berikut:

1. Hasil kajian tersebut (yang dilakukan Didik) tidak menyebutkan sumber data yang digunakan dan metode analisa yang digunakan sehingga BMKG tidak dapat menilai tingkat kebenaran dan akurasi kajian tersebut.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com