Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cawapres Prabowo, PKS Setuju Hasil Rekomendasi GNPF Ulama

Kompas.com - 07/08/2018, 19:58 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Istimewa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan untuk menyetujui dan mengawal hasil rekomendasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama terkait proses pencapresan pada Pilpres 2019.

GNPF merekomendasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad sebagai calon wakil presiden.

"Kami mengapresiasi menyetujui dan mengawal hasil rekomendasi Ijtima ulama GNPF ulama yang telah menetapkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia untuk tahun 2019-2024," ujar Presiden PKS Sohibul Iman saat memberikan keterangan sesuai musyawarah, di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

Musyawarah Majelis Syuro juga memutuskan bahwa PKS akan terus memperjuangkam aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan kepemimpinan nasional secara demokratis.

Baca juga: Tarik Ulur Cawapres Prabowo, antara Suara PKS, Demokrat, dan GNPF Ulama

Selain itu, Majelis Syuro memberikan mandat kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) untuk menjalin komunikasi politik dalam proses pembentukan koalisi bersama partai calon mitra koalisi.

Seperti diketahui, PKS intens menjalin komunikasi politik dengan Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat.

"Majelis Syuro tadi memberikan mandat kepada DPTP yang merupakan badan pekerja Majelis Syuro untuk membangun komunikasi politik dalam rangka pembentukan koalisi pemilihan presiden bersama para mitra koalisi," kata Sohibul.

Kompas TV pertemuan membahas pertimbangan hasil Ijtima Ulama terkait rekomendasi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Abdul Somad sebagai Cawapres Prabowo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com