Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali Mochtar Ngabalin: Presiden Itu Orang Solo, Menghindari Benturan

Kompas.com - 07/08/2018, 17:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, tidak mungkin Presiden Joko Widodo memerintahkan relawannya untuk berkelahi secara fisik. Sebab, itu bukan ciri dan karakter Jokowi secara personal.

Pernyataan Ali merujuk pada pidato Presiden Jokowi dalam rapat umum relawan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8/2018) lalu. Pidato Presiden itu mengundang kontroversi publik.

"Beliau itu orang Solo, bukan seperti saya anak Buton, anak Papua, anak Kei, anak Bali, anak Bugis. Bukan menunjuk pakai telunjuk, tapi pakai jempol. Telunjuknya ada di belakang, kerisnya ada di belakang. Artinya beliau menghindar adanya benturan," ujar Ali saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Ali mengatakan, kontroversi publik tersebut muncul karena video pidato Jokowi dipotong. Dengan demikian, hanya pernyataan tertentu saja yang ditampilkan, sementara pernyataan utuhnya tidak.

Baca juga: Instruksi Jokowi soal Ajak Berantem dan Riuhnya Netizen

Maka tidak heran apabila potongan video itu menimbulkan kontroversi publik.

"Kalau orang sekolah, itu mengerti tentang narasi dan diksi. Awalnya kan apa beliau bilang? 'Jangan menyebarkan berita bohong, jangan mau berantam, jangan anu, jangan itu'. Belakangnya dia bilang, 'tapi kalau diajak berantem, jangan takut'," ujar Ali.

Meski begitu, bagi Ali, pernyataan Presiden itu tetaplah instruksi untuk "berperang" dalam konteks memenangkan demokrasi yang sehat melalui Pemilu 2019. Ia akan meneruskan pesan Presiden itu ke kelompok relawan Jokowi lainnya.

"Pidato itu apa itu artinya? Itu artinya perintah panglima perang dan saya Insya Allah panglimanya," ujar Ali.

Sebelumnya, pidato Presiden Jokowi dalam rapat umum relawan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8/2018) lalu, menuai pro dan kontra.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, "jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi kalau diajak berantem juga berani."

Pernyataan Jokowi itu langsung membuat relawan bersorak riuh. Saat itu, Jokowi sempat tidak melanjutkan pidatonya selama sekitar 15 detik sebelum suasana tenang dan melanjutkan kembali pidatonya.

Jokowi kemudian mengatakan, "tapi jangan mengajak (berantem) loh. Saya bilang tadi, tolong itu digarisbawahi. Jangan mengajak. Kalau diajak (berantem), tidak boleh takut."

Kompas TV Menurut Andre kegagalan Jokowi akan berdampak pada Pemilu 2019 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com