Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pascagempa di Lombok, BNPB Perkirakan Pengungsi Mencapai 20.000 Orang

Kompas.com - 06/08/2018, 12:10 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Kompas TV Presiden juga memerintahkan pelayanan kesehatan juga harus dilakukan dengan sebaik mungkin untuk memberikan penanganan bagi korban luka parah dan ringan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pendataan terkait jumlah pengungsi pasca-gempa bermagnitudo 7 yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/8/2018) malam.

Namun, ia memperkirakan jumlah pengungsi mencapai 20.000 orang.

"Saya belum bisa pastikan. Jumlah pengungsi masih pendataan. Tapi, saya perkirakan lebih dari 20.000 orang," ujar Sutopo saat memberikan keterangan pers di kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/8/2018).

Baca juga: PLN: Pascagempa, 26 Megawatt Listrik Pelanggan di Lombok Masih Padam

Sutopo menuturkan, berdasarkan data BNPB, saat ini jumlah pengungsi pascagempa bermagnitudo 6,4 ada 29 Juli 2018 lalu mencapai 10.000 orang.

Kemudian gempa kedua terjadi pada Minggu (5/1/2018) dengan kekuatan yang lebih besar dan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga diperkirakan jumlah pengungsi akan bertambah dan mencapai 20.000 orang lebih.

"Sampai dengan kemarin, kondisinya lebih dari 10.000 jiwa pengungsi. Sekarang ditambah dengan gempa yang lebih besar dan wilayahnya lebih luas," kata Sutopo.

Saat ini, lanjut Sutopo, sebagian masyarakat telah berada di beberapa titik pengungsian. Sebagian lagi memilih bertahan di halaman rumah untuk menjaga harta benda meski keadaan bangunan rusak.

Baca juga: Hingga Senin Pagi, Terjadi 127 Gempa Susulan di Lombok

Kebutuhan mendesak para pengungsi antara lain tenaga medis, obat-obatan, makanan siap saji, tambahan tenda pengungsian, selimut, tikar, pembalut, dan layanan trauma healing bagi anak-anak serta lansia.

Selain itu, dibutuhkan pula pasokan air bersih untuk konsumsi dan kegiatan sehari-hari.

"Lembaga atau organisasi silakan memberikan bantuan berkoordinasi dengan BPBD atau posko yang ada di sana atau lembaga yang menanangani bencana sehingga nanti terdaftar dan bantuan dapat didistribusikan secara merata," ujar Sutopo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com