Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Tingkatkan Bantuan untuk Korban Gempa Lombok

Kompas.com - 05/08/2018, 22:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham memastikan  telah terjalin koordinasi antara pihaknya dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan dukungan bantuan kepada para masyarakat terdampak gempa bumi Lombok yang terjadi Minggu (5/8/2018) sore.

Peningkatan itu mencakup pendirian tenda hingga dapur umum.

"Jadi begini gempa saat ini, kita sudah koordinasi dengan kepala dinas sosial dan pemerintah setempat dan langsung kita tangani karena tinggal melanjutkan (penanganan) gempa yang lalu," kata Idrus dalam wawancara pada siaran Metro TV, Minggu malam.

Baca juga: Pusat Gempa Lombok Berlokasi di Lereng Gunung Rinjani

Pertama, Idrus memastikan jumlah tenda-tenda penampungan bagi korban akan diperbanyak. Hal itu menyikapi adanya peningkatan jumlah kerusakan pada pemukiman masyarakat akibat gempa.

Kemensos telah berkoordinasi dengan Basarnas, TNI dan Polri untuk penyediaan tenda ini.

"Nah karena itu memang sudah kebijakan kita, masyarakat yang rumahnya rusak jangan kembali lagi. Kita akan buatkan tenda-tenda penampungan sementara," kata Idrus.

Baca juga: Kronologi Gempa Lombok Bermagnitudo 7 Berpotensi Tsunami

Selain itu, Kemensos dan pihak terkait juga akan mendirikan dapur umum untuk kebutuhan pangan para korban yang bermukim di tenda-tenda penampungan, termasuk menyediakan mobil dapur umum keliling.

"Sudah jalan, sudah ada di sana dan dari laporan yang ada terakhir saya cek mereka sudah bekerja bersama-sama," katanya.

Ketua Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Saat ini, kata dia, pemerintah akan menunggu kepala daerah setempat untuk membuat surat keputusan tanggap darurat.

Baca juga: Gempa Terasa di Bali, Istri John Legend Panik Sambil Gendong Anak

Ia menjelaskan, surat itu nantinya akan menjadi acuan bersama terkait berapa lama dukungan bantuan penanggulangan bencana bisa diberikan.

"Mesti ada itu. Bilamana ada surat tanggap darurat apakah 7 atau 14 hari itu segera kita kirim lagi (bantuannya). Sesuai dengan permintaan yang ada," kata dia.

Ia menegaskan, langkah ini juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk segera memberikan bantuan maksimal kepada masyarakat terdampak.

Baca juga: Lagi Makan Malam, Para Menteri Berhamburan Saat Gempa Guncang Lombok

Sebelumnya, BMKG menyatakan gempa Lombok memunculkan potensi tsunami terjadi di pantai Lombok Barat bagian utara dengan status waspada dan pantai Lombok Timur bagian Utara dengan status Waspada.

BPBD telah memerintahkan masyarakat untuk menjauh dari pantai. Gempa dirasakan di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Bali hingga Jawa Timur bagian Timur.

Guncangan sangat keras dirasakan di Kota Mataram. Masyarakat berhamburan keluar rumah. Masyarakat berlalu lalang di jalan dengn kondisi gelap karena listrik padam.

Baca juga: Cici Panda Rasakan Gempa Lombok Utara yang Terasa di Bali

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), intensitas gempa di Kota Mataram VII MMI, Karangasem VI MMI, Ubud V MMI, Denpasar IV MMI, Kuta IV MMI, Tabanan V MMI, Singaraja III MMI, Negara IV MMI, Banyuwangi III MMI, Jember III MMI, dan Malang II MMI.

Namun kini BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami. Masyarakat sudah dinyatakan aman untuk kembali ke pemukiman asalnya.

Kompas TV Bantuan berupa dana pergantian bangunan, santunan kepada korban dan kebutuhan hidup korban gempa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com