Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Mantan Pejabat Negara Tak Umbar Kritik Lewat Media

Kompas.com - 03/08/2018, 07:13 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta elite politik, khususnya mantan pejabat negara, untuk tak mengumbar kritik terhadap pemerintah melalui media.

Menurut Wiranto kritik-kritik yang disampaikan lewat media cenderung menimbulkan kegaduhan.

"Kalau mantan pejabat merasa bahwa apa yang dilakukan pejabat penggantinya perlu dikritisi, diberikan saran, masukan, minta waktu ketemu dan sampaikan," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Melalui Twitter, SBY Klarifikasi soal Pernyataan 100 Juta Orang Miskin di Indonesia

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan ada 100 juta warga miskin di Indonesia.

Wiranto bermaksud agar kritikan dan saran yang disampaikan mantan pejabat negara lebih konstruktif bagi pemerintah.

Ia menilai, kritik dan saran yang disampaikan belum didiskusikan bersama dan disebar ke media cenderung bersifat politis.

"Itu namanya kegiatan politis, mesti timbul kegaduhan," kata dia.

Baca juga: Jelang Pemilu, Wiranto Minta Masyarakat Tak Umbar Tagar Kebencian di Medsos

Wiranto mempersilakan mantan pejabat-pejabat negara menyampaikan kritik dan saran secara langsung ke pemerintah. Ia berharap mereka bisa bertemu langsung dengan perwakilan pemerintah di bidang-bidang terkait.

"Minta waktu ketemu, bicara dari hati ke hati, 'ini loh pak kurangnya begini, kalau saya dulu begini, kok sekarang begjni, kurang ini kurang itu', begitu," katanya.

"Misalnya saya selesai tugasnya di Menkopolhukam, pejabat pengganti saya. Saya datang ke kantor memberikan saran. Bukan saya memberikan saran lewat media, itu pasti saran berbau politis," sambungnya.

Baca juga: Bantah SBY soal 100 Juta Orang Miskin, JK Pastikan Data BPS Valid

Sebelumnya, SBY mengatakan, orientasi pemerintahan selanjutnya harus fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia.

Menurutnya, hal itu disepakati dalam pembicaraan antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Senin (30/7/2018).

SBY mengatakan, dalam peremuan tersebut diidentifikasi apa saja yang dihadapi rakyat miskin yang menurut dia angkanya mencapai sekitar 100 juta orang.

Baca juga: SBY Sebut Ada 100 Juta Orang Miskin, Istana Minta Lihat Data Tanpa Asumsi

"Kami sepakat bahwa persoalan yang dihadapi mereka itulah yang harus dijadikan prioritas pemimpin dan pemerintahan mendatang untuk mengatasinya secepat-cepatnya," ujar SBY yang berdiri di samping Prabowo.

Kompas TV Meski demikian, tren kenaikan harga sejumlah bahan pangan masih membayangi angka kemiskinan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com