JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 4 hingga 10 Agustus 2018 mendatang, partai koalisi dari dua kubu semakin intensif dalam melakukan konsolidasi.
Para sekjen dari sembilan partai politik pendukung pemerintah telah mempersiapkan strategi pemenangan Presiden Joko Widodo setelah pertemuan di Istana Bogor, Selasa (31/7/2018).
Begitu juga dengan koalisi partai politik yang selama ini memberikan sinyal akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, penantang sang petahana.
Baca juga: Kata Fadli Zon, Cawapres Prabowo Mengerucut ke Tiga Nama Ini
Pada Rabu (1/8/2018) malam, untuk pertama kalinya sekjen partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat bertemu di sebuah rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan upaya untuk menyolidkan bangunan koalisi.
Setidaknya ada beberapa hal yang telah disepakati oleh para sekjen terkait hal-hal teknis pendaftaran pasangan capres-cawapres.
Baca juga: Fadli Zon Yakin Prabowo Tetap Didukung Ulama meski Tak Jalankan Rekomendasi Cawapres
Beberapa hal teknis tersebut, antara lain pembentukan dua tim kecil yang bertugas menyiapkan visi misi pasangan capres-cawapres yang akan diusung, persiapan pembentukan tim pemenangan, rencana deklarasi pasangan calon dan tenggat waktu pendaftaran capres-cawapres.
Muzani mengibaratkan pertemuan para sekjen tersebut sebagai rapat dalam menyiapkan sebuah acara perkawinan.
"Sebuah walimah harus disiapkan karena kita sudah tahu pengantinnya maka kemudian yang sedang kami siapkan adalah EO-nya (event organizer), kateringnya, tendanya bagaimana," ujar Muzani seusai pertemuan.
Baca juga: Majelis Syuro Belum Bersidang, PKS Belum Tentukan Sikap soal Cawapres Prabowo
Saat ditanya siapa "mempelai pengantin" yang akan diusung oleh koalisi, Muzani menegaskan bahwa keempat partai telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto.
Namun, kata Muzani, pertemuan para sekjen malam itu tidak membahas nama-nama kandidat cawapres yang diusulkan oleh masing-masing partai. Sebab, para sekjen tidak memiliki kewenangan untuk membahas kandidat cawapres.
Berbeda dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri sebelumnya.
Baca juga: Wasekjen PKS Optimistis Prabowo Akan Pilih Salim Segaf sebagai Cawapres
Menurut Rachmawati, dalam pertemuan elite Partai Gerindra, PKS dan PAN pada Selasa (31/7/2018) di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan, para sekjen juga diberi mandat untuk membahas nama-nama kandidat cawapres yang muncul.
"Forum tadi kami merasa tidak membicarakan tentang pendamping pengantin karena kita tidak memiliki kewenangan untuk itu," kata Muzani.
"Jika nanti pada forum berikutnya kami merasa mendapatkan mandat untuk membicarakan pengantin ya kami akan menyajikan daftar calon pengantin. Masalahnya dalam hal ini pengantin tidak boleh lebih dari satu," ucapnya.