Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Coret 16 Mantan Koruptor dari Daftar Caleg

Kompas.com - 01/08/2018, 08:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan partainya telah mencoret nama 16 mantan koruptor yang terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg).

Hal itu disampaikan Johnny menanggapi masuknya 16 mantan koruptor dalam daftar bakal caleg Nasdem.

"16, bukan 17. Ya udah semuanya diganti. Yang dinyatakan tak memenuhi syarat oleh KPUD, sebanyak 16 orang, kami sudah ganti semuanya. Ada yang sudah didaftarkan, ada yang hari ini didaftarkan. Tapi sudah semuanya, ini hari 16 itu diganti," kata Johnny saat dihubungi, Selasa (31/7/2018).

Baca juga: Tahapan Perbaikan Pendaftaran Caleg Resmi Ditutup

Ia mengatakan, masuknya para mantan koruptor ke dalam daftar bakal caleg merupakan ketidaksengajaan. Hal itu terjadi lantaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem kesulitan menjangkau informasi latar belakang caleg hingga ke kabupaten dan kota.

Johnny pun berterima kasih lantaran sudah dibantu menemukan 16 mantan koruptor yang terdaftar sebagai bakal caleg mereka.

Baca juga: KPU Buka Data Caleg Setelah Pengumuman Daftar Calon Sementara

Ia memastikan 16 mantan koruptor yang masuk dalam daftar bakal caleg berada di tingkat DPRD provinsi dan kota atau kabupaten.

"Dari 16, DPRD provinsi nya satu provinsi kalau enggak salah, selebihnya itu DPRD kabupaten dan kota. Kan memang jauh dari jangkauan DPP itu," lanjut dia.

Kompas TV Ia yakin bersama PDIP akan tetap bela agama, ulama, serta masyarakat berbeda suku, agama & ras.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com