Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut PPP, Keberadaan Demokrat di Koalisi Prabowo Bukan Ancaman

Kompas.com - 31/07/2018, 16:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai keberadaan Partai Demokrat di koalisi pengusung Prabowo Subianto tidak serta merta menjadi ancaman bagi koalisi pengusung Presiden Joko Widodo.

Ia menyadari saat ini bergabungnya Demokrat ke koalisi pengusung Ketua Umum Gerindra itu memang membawa kekuatan baru.

Namun, ia memprediksi hal itu tak terlalu berpengaruh sehingga nantinya bisa mengalahkan koalisi Jokowi.

"Itu belum bisa diukur saya kira. Saya kira dalam proses kontestasi demokrasi ada persaingan pasti akan dilihat dengan seirus. Kalau dibilang ancaman serius itu terlalu berlebihan kita menyimpulkannya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Baca juga: Tiket Gratis dari SBY untuk Prabowo...

Ia menilai bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi Prabowo tak perlu dibesar-besarkan. Menurut Arsul, hal itu merupakan fenomena politik biasa.

Arsul menambahkan, saat ini koalisi Jokowi tak ingin memusingkan bergabungnya Demokrat dalam koalisi Prabowo.

Ia mengatakan koalisi Jokowi saat ini hendak memastikan pemerintahan berakhir dengan baik di tahun 2019.

"Di koalisi Jokowi yang paling fokus adalah bagaimana pemerintahan ini bisa di sisa akhir masa jabatan itu kemudian memberikan sesuatu yang lebih baik bagi masyarakat baik secara lahir maupun batin," kata dia.

Baca juga: SBY: Prabowo adalah Calon Presiden Kita

Prabowo sebelumnya memastikan partainya berkoalisi dengan Demokrat di Pilpres 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (30/7/2018).

"Kami sepakat untuk melaksanakan, untuk melakukan, kerja sama politik, tentunya akan terwujud dalam koalisi," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, kerja sama Partai Gerindra dan Demokrat dilandasi kesamaan pandangan kedua parpol yang melihat negara di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini dalam kondisi sulit.

"Kami juga ingin mengajak partai lain dalam koalisi yang kuat untuk memberikan solusi dan harapan kepada rakyat," kata Prabowo.

Kompas TV Senin (30/7) pagi, SBY menemui Prabowo di kediamannya di Kertanegara, sebagai kunjungan balasan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com