Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Berkoalisi Dengan Gerindra Bukan Harga Mati

Kompas.com - 29/07/2018, 05:58 WIB
Kristian Erdianto,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin berpendapat bahwa kemungkinan besar koalisi antara Partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat akan terbentuk sebagai penantang kubu pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang

Kendati demikian, terbentuknya koalisi tersebut juga tergantung dari kesepakatan mengenai capres dan cawapres yang akan diusung.

"Kemungkinan berkoalisi empat partai ini sangat besar. Tapi masih tergantung siapa capres cawapresnya," ujar Suhud saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

Menurut Suhud, hingga saat ini belum ada titik temu di antara keempat partai mengenai opsi capres-cawapres yang akan diusung.

Diketahui Partai Gerindra telah menyatakan akan mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres. Sementara itu, Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.

Sedangkan, PKS telah mengusulkan lebih dulu sembilan kadernya sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Terkait hal itu, kata Suhud, PKS juga menyiapkan langkah antisipasi, termasuk jika tidak ada titik temu dengan Partai Gerindra.

"Jadi koalisi antara Gerindra dan PKS ini bukan harga mati bahwa kami harus berkoalisi dengan gerindra, tidak. Jadi kami tetap membuka opsi lain dengan atau tidak dengan Pak Prabowo," kata Suhud.

Suhud menambahkan, dalam pekan ini PKS mengintensifkan komunikasi dengan beberapa partai untuk menyiapkan langkah antisipasi tersebut.

Bahkan komunikasi dilakukan dengan partai pendukung Presiden Joko Widodo, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

Kemudian, komunikasi juga akan dilakukan secara intensif dengan Demokrat dan PAN.

"Jadi sebetulnya koalisi ini masih cair. Bahkan koalisi di Pak Jokowi masih cair. Kami tetap membuka komunikasi dengan PKB, sebelumnya dengan Golkar juga sudah ada komunikasi," tuturnya.

"Sebetulnya nanti tinggal misalnya Pak Jokowi umumkan siapa wakilnya, kemudian ada partai yang tidak nyaman, kan ada kemungkinan lari. Nah ini yang akan kami tangkap," ujar Suhud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com