Ngabalin Sebut Kritik Prabowo Subianto soal Kemiskinan Menyesatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menilai, kritik yang dilontarkan kepada pemerintah dan cenderung bernada pesimis merupakan kritik yang menyesatkan.

Bahkan, Ngabalin menyebut kritik terkait meningkatnya angka kemiskinan yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyesatkan.

"Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa kalau ada pernyataan dari siapa pun, termasuk dari Prabowo Subianto, kalau menyebutkan kemiskinan Indonesia naik 50 persen, itu adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan," ujar Ngabalin dalam sebuah diskusi di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

Menurut Ngabalin, saat ini generasi muda Indonesia memiliki optimisme untuk memajukan bangsanya.

Baca juga: Pancasila Tergerus, Ali Mochtar Ngabalin Nilai Wajar BPIP Digaji Besar

Ia meyakini kritik yang bersifat pesimisme dan fitnah tidak akan membuat Indonesia bubar.

Ngabalin pun memastikan kritik yang dilontarkan oleh Prabowo terkait meningkatnya kemiskinan itu tidak benar.

Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan justru menurun. Kendati demikian ia tidak memaparkan data penurunan tersebut secara detail.

"Sepanjang Anda berbohong, sepanjang Anda menyebarkan berita hoaks, berita yang sesat dan menyesatkan, saya akan melakukan perlawanan di mana pun Anda berada," kata Ngabalin.

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo memang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah di bidang ekonomi.

Misalnya seusai bertemu Ketua MPR Zulkifli Hasan di rumah dinasnya Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018) lalu, Prabowo sempat memaparkan soal kesenjangan sosial.

Bahkan, ia menguatkan kritik terkait kesenjangan sosial tersebut dengan data-data dari institusi pemerintah, lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat, seperti Oxfam, Infid dan Walhi.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD itu mengungkapkan, berdasarkan hasil riset lembaga internasional, koefisien gini ratio Indonesia berada di angka 45. Artinya, 1 persen masyarakat menguasai 45 persen kekayaan nasional.

Kemudian, ia menyoroti banyaknya lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan swasta. Dengan mengutip data dari Badan Pertanahan Nasional, ia menyebut sebesar 1 persen masyarakat telah menguasai 80 persen lahan di Indonesia.

Prabowo juga mengkritik tingginya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut dia, masih ada sekitar 69 juta penduduk Indonesia yang terancam miskin.