Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Lingkungan SBY dan Megawati Jangan Jadi Politisi Kompor

Kompas.com - 27/07/2018, 15:53 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebenarnya mempunyai peluang untuk memperbaiki hubungan.

Namun, ia justru melihat orang-orang di lingkaran SBY dan Megawati lah yang kerap memanas-manaskan suasana.

"Saya mohon lingkungan SBY dan lingkungan Megawati jangan jadi politisi kompor," kata Ruhut kepada Kompas.com, Jumat (27/7/2018).

Baca juga: Ruhut: Aku Mohon Pak SBY Berpikir Ulang Koalisi dengan Prabowo

"Junior-junior aku di Demokrat jangan jadi kompor meleduk," tambah mantan juru bicara Partai Demokrat ini.

Ruhut mengatakan, orang-orang di ring 1 PDI-P dan Demokrat harusnya ikut membantu SBY dan Megawati untuk saling berkomunikasi dan mendinginkan suasana.

Ia mencontohkan upaya yang dilakukan suami Megawati, Taufiq Kiemas, semasa hidupnya dulu. Menurut dia, Taufiq selalu berusaha agar Megawati dan SBY akur.

Baca juga: Jokowi Diharapkan Dapat Memulihkan Hubungan SBY-Megawati

 

"Jadi lah juru damai juru damai kalau ada ketidaksepahaman. Mereka dong yang menjembatani. Karena kedua tokoh ini harus bersatu," kata Ruhut.

Jika upaya komunikasi antara kedua tokoh sudah dilakukan, maka Ruhut meyakini SBY dan Megawati akan bisa bersatu.

Bahkan, menurut dia, bukan tidak mungkin SBY akan bergabung ke koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Baca juga: Faktor SBY Dinilai Jadi Kelebihan AHY untuk Jadi Cawapres Prabowo

"Apalagi kedua tokoh ini sangat pancasilais. SBY menghormati Megawati sebagai bekas presidennya. Beliau juga cukup lama bersama Bu Megawati. Ajudan kebanggan Bu Megawati juga adiknya Bu Ani (Istri SBY), Pak Pramono Edhie," tambah dia.

SBY sebelumnya mengakui bahwa hubungannya yang mandek dengan Megawati menjadi penghambat gabungnya Demokrat dalam koalisi pendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan SBY setelah melakukan penjajakan politik dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: 5 Berita Populer: Sahut-sahutan SBY-PDI-P soal Rintangan Koalisi dan Tiket Rp 25 Juta Incess Syahrini

Konflik antara Megawati dengan SBY berawal dari niat SBY maju Pilpres 2004. Saat itu, Megawati menjabat sebagai presiden dan SBY menjabat Menko Polhukam.

Singkat cerita, SBY kemudian mundur sebagai menteri lalu mendeklarasikan Partai Demokrat. SBY kemudian maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla, kemudian memenangi Pilpres 2004.

Saat itu, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.

Kompas TV Manuver Demokrat memang semakin kencang mendekati waktu pendaftaran capres cawapres untuk Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com