Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Muqowam Terpilih Jadi Wakil Ketua DPD

Kompas.com - 26/07/2018, 20:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Senator asal Jawa Tengah, Ahmad Muqowam, terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru.

Penambahan satu Wakil Ketua DPD ini merupakan tindak lanjut dari adanya penambahan jumlah Pimpinan DPD dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 pasal 260 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Muqowam terpilih melalui voting pada rapat paripurna DPD yang dipimpin Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Hadir pula Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua DPD Damayanti Lubis.

Muqowam akhirnya mengalahkan empat senator lainnya yakni Habib Ali Alwi (Banten), Ajiep Padindang (Sulawesi Selatan), Sofwat Hadi (Kalimantan Selatan), dan Ibrahim Agustinus Medah (NTT).


Senator DPD RI dari Jawa Tengah, Akhmad MuqowamKOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Senator DPD RI dari Jawa Tengah, Akhmad Muqowam
Dalam voting tersebut, Muqowam memperoleh 30 suara, sedangkan Ibrahim 29 suara, Habib Ali 7 suara, Sofwat 2 suara, dan Ajiep 19 suara.

"Berdasarkan hasil pemungutan suara, saudara Akhmad Muqowam ditetapkan sebagai Wakil Ketua III DPD RI," ujar Nono.

Baca juga: Tak Hanya Tambah Pimpinan, DPD Akan Punya Alat Kelengkapan Baru

Selanjutnya, Muqowam pun membacakan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua DPD.

"Saya bersumpah akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan," ucap Muqowa.

"Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI," lanjut dia.

Kompas TV Mahkamah Konstitusi melarang pengurus parpol untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com