Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen Gerindra: Prabowo Jadi Presiden, Tiga Bulan Kasus Novel Baswedan Selesai

Kompas.com - 26/07/2018, 14:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, apabila ketua umum partainya, Prabowo Subianto, terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2019, penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan akan lebih baik ketimbang pada pemerintahan Joko Widodo.

"Di zaman Jokowi, kasus Novel Baswedan sudah masuk 16 bulan, tapi tidak ada tanda- tanda titik terang," ujar Andre dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

"Nanti kalau Prabowo Subianto menjadi Presiden, tiga bulan, atau 100 hari, kasus itu kami targetkan selesai. Kalau tidak bisa, Kapolrinya kami copot. Inilah bedanya komitmen antara Prabowo dengan Pak Jokowi," kata dia.

Pernyataan Andre memancing polemik dalam acara diskusi tersebut.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang juga menjadi narasumber acara itu kemudian melontarkan celetukan mengenai kasus Prabowo di masa lalu.

"Loh, yang hilang dulu itu bagaimana, Bos...?" tutur Masinton.

Baca juga: Novel Baswedan Akan Kembali, KPK Harap Kasus Penyiraman Air Keras Tak Dilupakan

Pernyataan Masinton merujuk pada peristiwa penculikan aktivis menjelang jatuhnya Presiden kedua RI Soeharto pada periode 1997-1998.

Andre yang menyadari ketua umumnya disindir Masinton langsung mengklarifikasi hal itu.

"Kalau soal penculikan aktivis, silakan tanyakan ke Pak Wiranto yang saat itu adalah Panglima ABRI dan saat ini menjadi Menko Polhukam-nya Pak Jokowi," ujar Andre.

Menurut Andre, isu penculikan aktivis sudah tidak relevan lagi diarahkan kepada sosok Prabowo Subianto yang saat peristiwa itu terjadi menjadi Komandan Jenderal Kopassus, pasukan elite TNI Angkatan Darat.

"Itu hanya kaset rusak yang diputar terus pas Pemilu," ujar Andre.

Baca juga: Gerindra Sebut Isu Penghilangan Aktivis Reformasi oleh Prabowo Didaur Ulang Jelang Pilpres

Cuma alat kampanye

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berpendapat, kasus yang menimpa Novel Baswedan memang sering dipolitisasi kelompok politik.

Banyak kelompok politik yang mengucapkan janji biasanya berdalih akan menuntaskan kasus itu jika sudah berkuasa. Namun, ICW menganggap hal itu hanya semata janji yang sulit terealisasi apabila sudah berkuasa.

"Ya ini sih kampanye doang ya. Nanti (ketika berkuasa) bilangnya, "Yang berjanji kan Andre, bukan saya". Kan begitu terus selalu, berulang," ujar Emerson.

Meski demikian, Emerson tetap mengapresiasi janji-janji itu. Apa pun yang terjadi, kelompok masyarakat sipil akan tetap terus mendorong pengungkapan kasus kekerasan yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Kompas TV Penyidik senior KPK, Novel Baswedan mendapat kunjungan dari wadah pegawai KPK di kediamannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com