Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Gerindra-Demokrat Berkoalisi, PKS dan PAN Tak Bisa Banyak Mengatur

Kompas.com - 25/07/2018, 11:27 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai, jika Demokrat dan Gerindra nantinya memutuskan koalisi dalam Pilpres 2019, PAN dan PKS tak punya daya tawar tinggi dalam menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kalau terjadi koalisi Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, yang jadi pemimpinnya, ya Demokrat dan Gerindra karena dia punya daya tawar tinggi," ujar Hamdi kepada Kompas.com, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: SBY: Jalan untuk Koalisi Demokrat-Gerindra Terbuka Lebar

Ada beberapa alasan Demokrat dan Gerindra memiliki daya tawar yang lebih besar. Pertama, koalisi Gerindra dan Demokrat cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres.

Syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sesuai Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu.

Pada Pemilu 2014 lalu, Demokrat memperoleh 61 kursi atau 10,9 persen dan 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

Baca juga: Prabowo: AHY Jadi Cawapres, Kenapa Tidak?

Sementara Gerindra memperoleh 73 kursi atau 13 persen dan 14.760.371 suara atau 11,81 persen. Jika digabung, Gerindra dan Demokrat memiliki 23,9 persen kursi DPR.

Kedua, kata Hamdi, Prabowo Subianto masih menjadi figur kuat dalam sejumlah survei. Ketiga, Demokrat memiliki elektabilitas dan logistik yang kuat.

Situasi itu, menurut Hamdi, membuat manuver PAN dan PKS menjadi sempit.

Baca juga: AHY Tersenyum Dengar Prabowo Tak Masalah jika Dirinya Jadi Cawapres

"Nah, tentu PKS dan PAN tidak bisa banyak mengatur, dia enggak akan mudah menyodor-nyodorkan calon wapres, misalnya. Nah, toh begini juga, kalau Demokrat-Gerindra jadi, itu cukup ya. Jadi daya tawar PKS dan PAN kecil sekali," kata dia.

"PKS dan PAN memang bisa tidak punya daya tawar lagi. Mau ngapain dia? Enggak diajak juga enggak papa kok. Nah, jadi PAN dan PKS itu kalau ikut juga belum tentu dia happy sebenarnya, belum tentu senang," sambungnya.

Hasil pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo menghasilkan peluang koalisi kedua parpol.

Kedua pihak akan membahas lebih detail sebelum mengambil keputusan.

Prabowo mengaku tidak masalah jika nantinya nama Agus Harimurti Yudhoyono dibahas sebagai cawapres pendampinginya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com