JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menuturkan bahwa dirinya bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Selasa (24/7/2018) pagi.
Zulkifli menegaskan bahwa dalam pertemuan itu ia hadir sebagai Ketua MPR. Dalam pertemuan ia lebih banyak melaporkan hal-hal terkait urusan MPR, termasuk Rapat Gabungan antara MPR dan seluruh perwakilan DPD.
"Tadi memang bertemu Pak Presiden, selain ketua MPR, saya mau rapat seperti ini tentu konsultasi. Perlu Ragab (Rapat Gabungan) MPR, perlu sidang tahunan. Tentu perlu lapor dengan presiden," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Baca juga: Selasa Pagi, Presiden Jokowi Bertemu Zulkifli Hasan di Istana Bogor
Kendati demikian, Zulkifli tidak membantah saat ditanya apakah dalam pertemuan itu juga membicarakan persoalan politik.
Namun, ia enggan untuk memaparkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi. Termasuk soal tawaran bagi PAN untuk bergabung dengan koalisi parpol pendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Zulkifli menegaskan partainya belum bersikap terkait dukungan di Pilpres 2019.
Baca juga: Bertemu Prabowo, Zulkifli Intensifkan Komunikasi Jelang Pilpres 2019
Diketahui, PAN merupakan calon kuat mitra koalisi Partai Gerindra yang akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.
"Ya kalau namanya saya ketua umum partai kan, ngomong politik ada, tapi ya proses," kata Zulkifli.
Pertemuan antara Zulkifli dan Jokowi terjadi setelah pertemuan enam ketua umum Parpol di Istana Bogor, Senin (23/7/2018) malam.
Baca juga: Prabowo, Sohibul, Zulkifli, dan Amien Rais Bertemu, Bahas Koalisi Pilpres 2019
Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKN Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan, dalam pertemuan Partai politik koalisi pendukung Presiden petahana Joko Widodo masih membuka ruang bagi parpol lain yang hendak bergabung. Kendati demikian, ada batasan waktu yang diberikan.
"Tentu ada batasan, sampai kapan deadline-nya, istilahnya toko tutupnya kapan," kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat dihubungi, Selasa (24/7/2018).