Jika Dikabulkan MK, Uji Materi soal Syarat Cawapres Dinilai Akan Berdampak Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai jika permohonan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Perindo ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan, akan berdampak buruk pada dua aspek.

"Hampir semua pimpinan (lembaga negara) dibatasi dua periode. Kalau keputusan itu mengabulkan akan ada banyak pimpinan lembaga negara akan banyak mengikuti. Semua orang mau berkali-kali menjadi pimpinan," ujar Feri dalam diskusi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Selain itu, jika uji materi ini dikabulkan, akan berpengaruh buruk pada kaderisasi kepemimpinan nasional di Indonesia.

Baca juga: PPP: Jika Gugatan Perindo Dikabulkan, Jangan Berasumsi Jokowi Pilih Jusuf Kalla

Feri menilai seharusnya sosok-sosok yang sudah menjalani jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden dalam dua periode jabatan, sudah sepatutnya membuka peluang kepada generasi kepemimpinan lainnya.

"Karena yang muter di situ-situ aja, kalau air tidak tersirkulasi, air itu akan kotor. Supaya tidak busuk itu (kaderisasi kepemimpinan nasional) maka potensi anak muda harus dibuka," katanya.

Di sisi lain, ia juga menilai legal standing Perindo dalam uji materi ini lemah. Menurutnya, Pasal 6a ayat 2 UUD 1945 telah menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum

Baca juga: Uji Materi Syarat Cawapres, Jusuf Kalla Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait

"Yang dijelaskan ke dalam UU Pemilu bahwa yang (berhak mengusung) memiliki 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional di Pemilu 2014. Perindo kah itu? Tidak," kata dia.

"Apa hubungannya Perindo dengan Jusuf Kalla? Enggak ada. Legal standingnya akan terkena nanti. Bakal dipermasalahkan," sambung Feri.

Ia memandang sikap Perindo yang menilai Pasal 169 huruf n bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 juga tak tepat.

Menurut dia, Pasal 7 dengan jelas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun. Serta dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Baca juga: Fahri Hamzah: Ada Peran Lain untuk Jusuf Kalla Selain Jadi Wapres Lagi

"Kurang jelas apa? 'Hanya'. Sesudahnya bisa berturut turut atau melewati satu periode. Jadi kalau ada yang coba menafsirkan berbeda betul-betul harus pakai kacamata sehingga pas untuk membacanya," ujar dia.

Selain itu, Pasal 7 UUD 1945 sudah jelas ditujukan untuk membatasi kekuasaan. Sebab, perubahan terhadap pasal itu dilatarbelakangi atas kekuasaan absolut rezim Orde Baru yang berjalan selama 32 tahun.

"Ini berdasarkan pengalaman konteks sejarah tadi bahwa kita itu tidak mau mempertahankan jabatan yang 'tends to corrupt'. Setelah dapat jabatan ingin lagi ingin lagi makanya dibatasi baik berturut-turut maupun lompat masa jabatan," katanya.

Seperti yang diketahui, Perindo menggugat syarat menjadi presiden dan wapres dalam pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Perindo, pasal itu bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945.

Perindo meminta aturan yang membatasi masa jabatan presiden dan wapres maksimal dua periode tersebut hanya berlaku apabila presiden dan wapres itu menjabat secara berturut-turut.

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menyatakan, bila uji materi itu dikabulkan, Perindo akan mengajukan Jusuf Kalla sebagai cawapres mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perindo tersebut. JK juga menyatakan masih bersedia menjadi cawapres Jokowi apabila konstitusi membolehkan.