Wali Kota Sorong: Presiden Tak Bisa Ambil Kebijakan kalau Buta Lapangan

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para wali kota di Istana Presiden Bogor.

Menurut Lambert, pertemuan seperti itu memang harus dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan merupakan hasil masukan pemerintah daerah juga.

"Presiden sebagai orang tua, dalam membangun daerah itu tidak boleh tidak tahu. Ia harus tahu kesulitan-kesulitan di daerah itu seperti apa, supaya bisa mengambil satu kebijakan yang didasari atas usul-usul tadi," ujar Lambert kepada wartawan, setelah pertemuan.

"Jadi kalau Presiden hanya ambil kebijakan saja, tapi dia buta buta di lapangan, mana mungkin bisa. Cara Presiden ini sudah sangat tepat sekali," tambah Lambert.

Baca juga: Wali Kota Usul Honorer Jadi PNS Tanpa Tes, Presiden Jokowi Menolak

Pertemuan Presiden dengan para kepala daerah, menurut Lambert, juga efektif untuk mengatasi sumbatan yang terjadi pada proyek pembangunan di daerah.

Apalagi, Presiden juga sudah menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti keluhan para kepala daerah tentang sumbatan sebuah proyek pembangunan ke menteri atau kepala lembaga terkait.

Ia yakin tidak akan ada lagi proyek pembangunan yang mangkrak terlalu lama.

Baca juga: Para Walikota Minta Ada Dana Kelurahan ke Jokowi

Berdasarkan dampak positif itu, Lambert sangat berharap pertemuan kepala daerah dengan Presiden dapat dilangsungkan secara berkala.

"Bila perlu, pertemuan seperti ini dilakukan dari waktu ke waktu dan tadi memang beliau janji, pertemuan seperti ini akan ada setiap empat bulan sekali," ujar Lambert.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan para wali kota, Senin ini, dilaksanakan dalam tiga sesi. Sesi pertama pada pukul 09.00 WIB, sesi kedua pada pukul 12.00 WIB dan sesi ketiga pada pukul 15.00 WIB.