Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah Terjunkan "Sniper" untuk Jaga Arena Asian Games 2018

Kompas.com - 19/07/2018, 16:26 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri membantah akan menerjukan penembak jitu atau sniper untuk menjaga sejumlah venue atau arena Asian Games 2018.

Sebelumnya, beredar kabar di media sosial bahwa polisi akan menerjunkan tim sniper untuk mengamankan Asian Games 2018.

"Kata siapa (turunkan) sniper? Enggak ada," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Kabiropenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Muhammad Iqbal di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Iqbal mengatakan, Polri memang akan mengerahkan tim pengamanan Asian Games 2018. Namun, pengamanan dilakukan dengan tidak berlebihan seperti menurunkan sniper.

Sebab, kata dia, bila sampai sniper diturunkan untuk mengamankan suatu tempat, maka itu artinya situasi sudah sangat genting.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Tertibkan PKL di Sekitar "Venue" Asian Games

Sementara itu situasi keamanan jelang pergelaran Asian Games 2018 masih dinilai kondusif. Oleh karena itu Polri memastikan tak ada penerjunan tim penembak jitu.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Syafruddin menyatakan, kepolisian menyiapkan personel dengan jumlah sangat besar untuk mengamankan Asian Games 2018. Pengamanan tersebut dilakukan bersama dengan personel TNI.

"Tentang tugas pengamanan, TNI dan Polri menempatkan petugas keamanan jumlahnya sangat besar, 200.000 (personel)," kata Syafruddin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Wapres: Semua Venue Asian Games Harus Selesai Juni 2018

Tidak hanya itu, imbuh Syafruddin, selama penyelenggaraan Asian Games 2018, sistem pengamanan yang diterapkan pun berbeda dibandingkan sistem pengamanan umum yang biasa dilakukan.

Pengamanan juga akan diperketat. Hal ini mengingat adanya tindak kriminal yang kerap terjadi beberapa waktu terakhir, termasuk terkait terorisme.

Selain menerjukan tim ke lapangan, ia mengatakan sistem pengamanan Asian Games 2018 akan ditopang oleh intelijen.

Kompas TV Puan Maharani mengawali pengambilan api Asian Games di Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com