Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Pertumbuhan Ekonomi Tak Sebanding Kenaikan Anggaran Belanja Negara

Kompas.com - 17/07/2018, 17:36 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya stagnan di kisaran angka 5 persen.

Ia mengatakan hal tersebut tidak seimbang dengan anggaran negara yang memiliki kenaikan sebesar 100 persen tiap 10 tahun.

"Sekarang anggaran kita kurang lebih Rp 2.200 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita. 10 tahun lalu sekitar Rp 1.000 triliun", ujar JK dalam sambutannya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2018 di Kantor BPKP Pusat, Jakarta, Selasa (17/6/2018).

Baca juga: Ini 10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar pada 2019

Dijelaskan Kalla, hal itu disebabkan oleh anggaran rutin negara, termasuk anggaran belanja barang, lebih besar nilainya dibandingkan anggaran pembangunan.

"Tahun ini, anggaran belanja barang sekitar Rp 300 triliun, sedangkan anggaran pembangunan itu hampir Rp 200 triliun. Ada perbedaan hampir 100 triliun dengan anggaran belanja barang," jelas JK.

Anggaran belanja yang lebih besar dan tidak diimbangi dengan anggaran pembangunan mengakibatkan minimnya infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Menkeu Tegaskan Pemotongan Anggaran Belanja Hanya Biaya Operasional

Pemerintah tentu saja menginginkan pertumbuhan yang lebih tinggi, di mana akan tercapai pembangunan yang berkualitas.

Menurutnya, hal itu dapat tercapai dengan koordinasi berbagai lembaga dan instansi pemerintah.

Mulai dari perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), anggaran oleh Kementerian Keuangan, hingga pelaksanaan oleh kementerian lainnya.

Termasuk, integrasi berbagai lembaga pengawas anggaran negara tersebut. Lembaga yang dimaksud yaitu BPKP, BPK, KPK, direktorat jenderal, kejaksaan, dan kepolisian.

Kompas TV Pengamat ekonomi dari Institute For Development For Economics and Finance menyoroti utang luar negeri indonesia yang terus naik dalam tiga tahun terakhir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com