Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Dalam 13 Tahun, Persentase Publik Pro Pancasila Terus Menurun

Kompas.com - 17/07/2018, 15:58 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam 13 tahun terakhir, persentase publik pro Pancasila terus menurun. Hal ini berdasarkan survei yang digelar oleh LSI Denny JA beberapa waktu lalu.

"Dalam waktu 13 tahun, publik yang pro Pancasila menurun sebanyak 10 persen," kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Ardian menyatakan, pada tahun 2005, publik yang pro Pancasila angkanya mencapai 85,2 persen. Kemudian, pada tahun 2010, angkanya menurun menjadi 81,7 persen.

Baca juga: Kesenjangan Ekonomi Jadi Alasan Penurunan Publik yang Pro Pancasila

Setelah itu, pada tahun 2015, angkanya kembali menurun menjadi 79,4 persen. Akhirnya, pada tahun 2018, angkanya turun lagi menjadi 75,3 persen.

"Meskipun masih mayoritas, akan tetapi penurunan 10 persen perlu menjadi perhatian," sebut Ardian.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Ardian Sopa, di Kantor LSI, Jakarta,  Kamis (14/12/2017). KOMPAS.com/Ihsanuddin Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Ardian Sopa, di Kantor LSI, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

 

Survei tersebut juga menemukan bahwa menurunnya publik pro Pancasila terasa di segmen warga berpenghasilan rendah dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta.

Baca juga: Pancasila Dinilai Jadi Titik Temu Agama dan Demokrasi

Penurunan juga terjadi pada segmen masyarakat berpenghasilan menengah dengan penghasilan antara Rp 1 juta-Rp 2 juta.

Selain di segmen berpenghasilan rendah, menurunnya publik yang pro Pancasila terjadi umumnya pada warga beragama Islam.

Pada tahun 2005, warga beragama Islam yang pro Pancasila mencapai 85,6 persen. Kemudian, pada tahun 2018, angkanya turun menjadi 74 persen, dengan demikian terjadi penurunan 11,6 persen.

Baca juga: Perjalanan Kasus Rizieq, Penodaan Pancasila hingga Chat WhatsApp yang Berujung Dihentikan

"Untuk warga beragama lainnya angkanya cukup stabil di angka 81,7 persen pada 2005 dan di tahun 2018 angkanya 82,8 persen," tutur Ardian.

Survei dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden.

Adapun margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

LSI Denny JA pun melengkapi survei dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.

 

Kompas TV Ikuti perbincangannya di Sapa Indonesia Malam.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com