Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Sinyal Merapat ke Koalisi Jokowi, Demokrat Dinilai Semakin Realistis

Kompas.com - 14/07/2018, 17:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menilai, sinyal merapatnya Partai Demokrat ke partai politik koalisi pendukung Joko Widodo menunjukkan bahwa partai tersebut sudah mulai realistis dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2019 mendatang.

Sinyal merapatnya Demokrat ke koalisi pendukung Jokowi dilihat dari pertemuan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018) kemarin.

"Pak Agus Hermanto hadir di kantor PDI-P, itu menunjukkan bahwa Demokrat telah berpikir realistis," ujar Baidowi saat dijumpai di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).

Baca juga: PPP: Kalau Demokrat Mau Gabung, Kami Welcome, Asal Jangan ke Sana ke Mari

Artinya Demokrat tidak lagi ngotot 'menjual' Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke partai politik lain.

Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun dinilai sudah mau bernegosiasi mengenai capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2019 bukanlah nama AHY.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad BaidowiFabian Januarius Kuwado Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi

"Maksudnya realistis itu adalah usungan koalisi baru yang digagas Partai Demokrat selama ini dengan mengusung AHY sebagai tokoh sentral, baik Cak Imin-AHY, lalu ada AHY- Cak Imin, AHY-Anies, Anies-AHY atau pun JK-AHY, ternyata itu tidak menarik perhatian parpol yang lain. Artinya tidak laku," ujar Baidowi.

Baca juga: Kunjungan Agus Hermanto ke PDI-P Bukan Instruksi SBY, tapi Tak Melenceng dari Demokrat

Demokrat, lanjut Baidowi, juga realistis terhadap wacana membentuk poros baru yang selama ini digadang-gadang.

Demokrat dinilai semakin yakin bahwa dalam konfigurasi peta politik saat ini, poros ketiga sulit terwujud.

"Poros baru juga belum laku di mata teman-teman partai politik. Yang ada baru poros besar. Poros Pak Jokowi dan poros penentang Pak Jokowi. Demokrat kalau bergabung dengan kami, berarti itu sudah berpikir realistis. Karena poros baru untuk saat ini belum memungkinkan dibentuk," ujar Baidowi.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P dan Demokrat Punya Komitmen Sama

"Apalagi, dengan ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen, parpol berpikir 1.000 kali untuk membangun poros baru. Meskipun terbentuknya poros baru bukanlah sesuatu yang tidak mungkin karena ini politik, tapi untuk konteks saat ini baru sekadar wacana. Tidak ada upaya langkah kongkret membentuk poros baru," lanjut dia.

Sinyal merapatnya Demokrat ke koalisi pendukung Jokowi adalah dengan pertemuan Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018) siang.

Baca juga: Agus Hermanto Bertamu ke DPP PDI-P, Jajaki Koalisi Dukung Jokowi

Usai pertemuan, Agus mengatakan, pertemuan ini merupakan kali pertama dia berkunjung. Ia berjanji, silaturahim kedua partai akan semakin kuat di masa mendatang.

"Tentunya kami semua akan berhubungan secara terus menerus dalam artian memberikan sinyal positif," ujar Agus Hermanto.

"Mudah-mudahan nanti ada sambungan komunikasi lagi untuk memperkuat silaturahmi dan untuk memperkuat pembicaraan kami sehingga kami mempunyai konstruksi pembicaraan lebih bagus di dalam kita melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara," lanjut dia.

Kompas TV Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menemui Sekjen PDI Perjuangan di kantor DPP PDI-P di wilayah Menteng, Jakarta Pusat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com