KAHMI Bantah Keluarkan Undangan Deklarasi Dukungan Anies Baswedan Jadi Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menegaskan tak pernah mengeluarkan undangan deklarasi dukungan KAHMI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sekretaris Jenderal KAHMI Manimbang Kahariady menegaskan undangan tersebut adalah hoaks.

"MN KAHMI menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar. Dengan alasan apapun instansi Pemerintah tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan politik praktis," ujar Manimbang dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Mardani: PKS Utamakan Kader Jadi Cawapres Ketimbang Usung Anies

"Berita tersebut adalah manuver politik yang tidak bertanggung jawab, tidak beradab dan tidak memahami karakter dan kepribadian KAHMI yang sesungguhnya," lanjutnya.

Undangan tersebut sempat beredar di dunia maya. Dalam undangan itu memuat foto Anies Baswedan dengan latar belakang bendera Merah Putih dan memuat logo KAHMI.

Undangan itu juga berisi kegiatan berupa deklarasi dukungan KAHMI ke Anies Baswedan untuk menjadi capres di acara halalbihalal MN KAHMI. Dalam undangan itu, acara diselenggarakan hari Kamis (12/7/2018), di Balai Kota DKI Jakarta.

Baca juga: Wacana Anies Baswedan Maju Pilpres 2019 Belum Dibahas Majelis Syuro PKS

Selain itu juga dinyatakan deklarasi dilakukan pada pukul 19.00 hingga 22.00 WIB.

Manimbang menegaskan, pihaknya konsisten menjaga komitmen dan independensinya. Ia menyatakan KAHMI tidak berpolitik praktis mengingat organisasinya bukan parpol.

KAHMI juga tak bisa digunakan sebagai alat dukungan parpol.

Baca juga: Survei LSI: Prabowo, Gatot dan Anies, Jadi Lawan Tangguh Jokowi di Pilpres 2019

Manimbang juga menyatakan, kegiatan deklarasi dukungan politik dengan menggunakan institusi organisasi kepada seseorang bukan tradisi KAHMI.

"MN KAHMI menyatakan dengan tegas bahwa gerakan politik berupa pembentukan Whatsapp Anggota Group (WAG) diberbagai daerah yang mengatasnamakan Relawan Anies Baswedan (RAB) Keluarga Besar (KB) HMI adalah manuver politik perorangan, bukan merupakan sikap, kebijakan organisasi MN KAHMI," paparnya.

Baca juga: Fahri Hamzah Sarankan Anies Tak Contoh Jokowi Tinggalkan Jakarta

"Gerakan tersebut kontraproduktif dan oleh karena itu harus segera dihentikan," lanjut dia.

Manimbang menginstruksikan seluruh pengurus organisasi KAHMI di daerah untuk disiplin dan mengimbau seluruh anggota KAHMI untuk waspada dan merespons cepat berbagai manuver dan jebakan politik yang mengancam keutuhan organisasi.