Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarat Cawapres Jokowi, dari "Chemistry" hingga Faktor Elektoral

Kompas.com - 11/07/2018, 17:21 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai, Presiden Joko Widodo perlu memilih calon wakil presiden (cawapres) yang bisa diterima dan direstui oleh semua kalangan.

Menurut Ari, cawapres Jokowi tak cukup hanya diterima oleh kelompok lintas-golongan, tapi juga partai politik pendukungnya. Hal ini untuk menghindari adanya perpecahan di internal koalisi pemerintah.

Menurut Ari, cawapres Jokowi saat Pilpres 2019 nantinya perlu memiliki chemistry atau keterikatan yang baik.

"(Cawapres) punya integritas dan chemistry dengan Jokowi dan bisa menjadi partner atau tandem kerja terbaik untuk mendukung kerja Jokowi di periode kedua," kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: Jokowi Harus Pilih Cawapres yang Diterima Semua Parpol Pendukung

Menurut Ari, cawapres Jokowi nanti sebaiknya yang bisa menjamin keberlanjutan program, visi, dan misi yang tertuang dalam Nawacita, yang merupakan janji kampanye Jokowi dalam Pilpres 2014.

"Seorang cawapres Jokowi bisa menjamin keberlanjutan Nawacita dan pembangunan ekonomi demi memantapkan legacy kepemimpinan Jokowi untuk Indonesia ke depan," ujar dia.

Selain itu, Ari memandang seorang cawapres Jokowi nantinya perlu mampu memberikan penguatan bagi kepastian hukum, jaminan keamanan, dan stabilitas politik. Penguatan ini terutama pada masalah persatuan bangsa dan penanganan radikalisme.

"Punya kapasitas politik memberikan nilai tambah elektoral bagi keterpilihan Jokowi dan memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia ke depan," kata dia.

Baca juga: "Nama Cawapres di Kantong Jokowi, Ada Penghapusnya?"

Di sisi lain, Ia mengatakan, setidaknya ada empat nama yang paling potensial menjadi cawapres Jokowi, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi maju pada pemilihan presiden 2019.

Namun, ia belum bersedia menyebutkan nama tersebut kepada publik.

Jokowi tidak menjelaskan cawapres yang dimaksudnya hanya satu atau banyak nama. Jokowi meminta wartawan dan publik bersabar. Pengumuman nama cawapres, kata dia, harus dilakukan pada waktu yang tepat.

Kompas TV Masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden makin dekat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com