Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Indonesia Akan Jadi Negara Terbesar karena Pancasila

Kompas.com - 09/07/2018, 12:05 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Komisioner Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan, Islam sebagai agama yang mayoritas dianut penduduk Indonesia menerima toleransi dan menghormati perbedaan di tengah masyarakat.

"Saya kira Islam bukan ancaman bagi orang yang berbeda. Islam itu sangat mencintai kedamaian," kata Mahfud saat menghadiri pengajian Abuya Muhtadi di Pandeglang, Banten, Senin (9/7/2018), seperti dikutip Antara.

Mahfud memuji pengajian yang dilaksanakan ulama besar di Provinsi Banten Abuya Muhtadi karena mengembangkan model "Ahlussunah Wal Jamaah' yang dikembangkan Mazhab Imam Syafii.

Imam Syafii adalah penganut moderasi Islam yang menerima toleransi dan menghormati perbedaan di tengah masyarakat.

Agama Islam sangat menerima Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, bahasa dan budaya.

Selama ini, kehidupan masyarakat sangat berdampingan juga harmonis tanpa perbedaan.

Bahkan, persatuan dan kesatuan semakin kuat dan terpelihara dengan baik dalam kerangka NKRI.

"Islam itu, ya diskusi dengan kelembutan dan kedamaian dan bukan ancaman," katanya menjelaskan.

Menurut dia, Pancasila hasil ijtihad para ulama dan diantaranya KH Hasyim Asy'ari cukup besar menyumbangkan pemikiran nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 sebagai ideologi bangsa.

Agama Islam sangat mencintai Pancasila dan UUD 1945 yang memiliki keanekaragaman perbedaan tersebut.

"Kami yakin Indonesia ke depan menjadi negara terbesar di dunia karena memiliki ideologi Pancasila," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, Abuya Muhtadi mengatakan, Islam agama yang menerima toleransi dan menghormati perbedaan sehingga garda terdepan untuk menyelamatkan ideologi Pancasila.

Sebab, Pancasila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan tanpa mengenal perbedaan suku, agama, bahasa serta budaya.

"Kita harus semangat keberagamaan dipelihara dan dijaga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com