Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Sambut Positif Usul PKS soal Bagi-bagi Jatah Menteri Kabinet 2019

Kompas.com - 08/07/2018, 08:32 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, pihaknya belum membicarakan pembagian kekuasaan (power sharing) kepada mitra koalisi.

Hal itu dikatakan Ferry menanggapi tawaran PKS mengenai skema pembagian pos kementerian strategis kepada mitra koalisi untuk menghindari kebuntuan pembahasan posisi cawapres.

“Saya rasa harusnya memang portofolio itu dibicarakan, dan sebisa mungkin harus bisa mengakomodasi selain kebutuhan yang harus dilakukan pemerintahan. Selain nomenklatur atau tupoksinya, sebisa mungkin orang, person ya bisa mengakomodir dengan kepentingan partai,”ujar Ferry saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).

Baca juga: PKS Tawarkan Skema Pembagian Pos Menteri untuk Hindari Kebuntuan Koalisi

Ferry mengatakan, nantinya komposisi menteri akan diambil dari orang-orang hebat di dalam partai politik dan orang-orang profesional.

Lebih lanjut, saat ditanya apakah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan tipikal orang yang suka bagi-bagi jabatan, Ferry menampik hal tersebut.

“Prabowo dikhianati saja enggak papa, cuek. Dikhianati Jokowi, dikhianati Ahok, Ridwan Kamil, santai kok. Buktinya Prabowo elektabilitasnya baik-baik aja,” kata dia.

Baca juga: Berkat Pilgub Jabar dan Jateng, Hubungan Gerindra-PKS Semakin Mesra...

"Partai Gerindra insya Allah lebih gede, enggak ada masalah. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri,” sambung Ferry.

Ferry menegaskan, soal pembentukan kabinet 2019 nantinya perlu dibicarakan secara bersama-sama dengan mitra koalisi, dalam hal ini dengan PKS.

“Saya rasa nomenklatur kabinetnya, pemerintahannya, kemudian posturnya, tupoksinya harus dibicarakan sama-sama, karena itu menyangkut ideologi dan idealisme pemimpin,” kata dia.

Baca juga: Gerindra: Tak Ada Lawan Jokowi yang Setangguh Pak Prabowo

Sebelumnya usulan tawaran menteri sudah disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Ketua Tim Pemenangan Gerindra Sandiaga Uno.

Mardani mengatakan, skemanya ialah posisi cawapres dikonversikan ke tiga pos kementerian strategis.

Dengan demikian, partai yang tak memperoleh posisi cawapres bisa berlapang dada lantaran ada jaminan mendapat tiga pos kementerian strategis.

Baca juga: Jika Koalisi dengan Gerindra, PAN Setuju Prabowo Dipasang dengan Anies

"Capres gampangannya sekarang setara 5 menteri, cawapres setara 3 menteri. Jadi kalau PKS sudah mengambil cawapres berarti jatah 3 menteri PAN nambah, dan Sandi setuju untuk hal kaya begini," ujar Mardani.

Ia meyakini skema tersebut akan menghindari kebuntuan dalam membahas pembentukan koalisi di Pilpres 2019.

Kompas TV Ferry Juliantono mengisyaratkan kemungkinan Anies Baswedan maju di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com