TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sangat sedih banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan ratusan bupati dalam acara Rakornas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat (6/7/2018).
"Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih, loh, jangan dipikir saya senang. Tengah malem tahu-tahu dapat berita. Pagi-pagi dapat berita," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, kekhawatiran mengenai OTT KPK ini sudah disampaikan juga oleh para bupati yang berkunjung ke Istana Bogor, Kamis kemarin.
Di antara semua masalah yang disampaikan, menurut Jokowi, OTT KPK menjadi yang paling dikhawatirkan para bupati.
"Seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua (Apkasi), 'Pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK'. Ya saya sampaikan hati-hati, jangan main main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati hati," kata Jokowi.
Baca juga: Para Kepala Daerah Ditangkap, Parpol Diminta Introspeksi Ketimbang Salahkah KPK
Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, KPK juga tidak akan menyasar para kepala daerah jika mereka bersih dan tidak mencoba-coba melakukan korupsi.
"Jangan bersentuhan dengan hal yang tadi saya sampaikan. Kalau enggak bersentuhan, enggak perlu yang namanya takut, enggak perlu yang namanya khawatir. Hati-hati," kata Jokowi, yang juga pernag menjabat wali kota Solo.
Sementara itu, Ketua Apkasi Mardani H Maming dalam sambutannya mempertanyakan penyebab banyaknya kepala daerah yang ditangkap oleh KPK ini.
"Berdasarkan data, 416 bupati, kurang lebih 300 di antaranya bermasalah hukum atau tersangkut masalah. Ini sebuah angka yang fantastis menjadi pertanyaan besar bagi saya," kata Mardani.
"Saya tidak mengerti apakah para bupati yang salah atau karena sistem hukum kita yang keliru, ini harus menjadi introspeksi kita bersama," ujar Bupati Tanah Bumbu ini.