ICW Sebut Korupsi Dana Otsus Daerah Berpotensi Menguat

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengungkapkan, pihaknya sering menerima informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan dana otonomi khusus daerah.

Bahkan, ia melihat indikasi penyelewengan dana otonomi khusus itu semakin menguat.

"Indikasi itu sebenarnya semakin ke sini semakin kuat. Dan sebenarnya informasi-informasi yang kami terima itu tidak lagi bisa terbantah bahwa memang ada praktik curang, praktik buruk dalam dana otonomi khusus" kata Donal di kantor ICW, Jakarta, Kamis (5/7/2018) sore.

Baca juga: KPK Duga Gubernur Aceh Terima Suap Beberapa Kali Terkait Dana Otsus

Menurut dia, hal itu dibuktikan dengan tertangkapnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Irwandi terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

"Cara menyelewengkan dana otonomi khusus itu tidak jauh berbeda dengan menyelewengkan dana APBD. Tidak akan jauh polanya, mekanismenya dan aktornya," kata dia.

Ia mencontohkan, pola sama itu bisa melalui permintaan uang komitmen di setiap proyek, suap perizinan hingga pengadaan barang atau jasa.

"Tapi tujuannya yang sama mencari keuntungan dan kekayaan dari jabatan," kata dia.

Donal juga memaparkan, maraknya kepala daerah yang terjaring dalam OTT KPK juga disebabkan dua perilaku buruk aktor politik yang semakin tumbuh.

"Yaitu perilaku buruk di partai karena minta uang di pencalonan. Karena itu membuat biaya demokrasi mahal," kata dia.

Baca juga: OTT Aceh, KPK Dalami Keterkaitan Uang yang Diamankan dengan Dana Otsus

Selain itu, Donal juga menyoroti perilaku elite politik yang jadi kepala daerah cenderung memiliki gaya hidup yang berlebihan.

"Beberapa kepala daerah yang ditangkap KPK yang hidup dengan mobil, tas, luar biasa mewah itu juga bagian dari perilaku buruk si kepala daerah itu," kata dia.

"Maka, memberantas korupsi menjadi susah dan kepala daerah tersangkut korupsi karena perilaku buruk itu dimiliki oleh partai dan elitenya yang menjabat," sambung Donal.