Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Kenaikan BBM Memberatkan Masyarakat

Kompas.com - 04/07/2018, 10:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax sangat memberatkan masyarakat.

Terlebih, kata Fadli, saat ini masyarakat tengah mengalami kesulitan ekonomi.

"Saya kira ini salah satu bagian yang menunjukkan pemerintahan ini tidak berpihak kepada masyarakat. Harusnya kan mempermudah kehidupan masyarakat, bukan memperberat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Selama ini Pertamax merupakan jenis BBM yang peruntukannya dinilai untuk masyarakat kelas menengah ke atas. Saat ditanya hal itu, Fadli Zon menilai bahwa hal itu sama saja menyulitkan.

Ia menambahkan, biasanya kenaikan harga BBM jenis apa pun memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Biasanya kenaikan BBM tertentu, apa pun, Premium, Pertamax, punya implikasi pada kenaikan-kenaikan yang lain juga. Tetap saja menurut saya harusnya berpegang kepada kemampuan atau daya beli masyarakat," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Baca juga: Anggota DPR Ini Sebut Kenaikan Harga BBM Non-subsidi Berpotensi Dorong Inflasi

Per 1 Juli 2018, PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga Bahan Bakar Khusus (BBK).

Berdasarkan informasi dari laman Pertamina Minggu, (1/7/2018), harga Pertamax di Jakarta per 1 Juli 2018 menjadi Rp 9.500, naik Rp 600 dari Rp 8.900.

Sementara harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp 10.700 pada 1 Juli 2018, dari sebelumnya Rp 10.100.

Adapun harga Dexlite naik menjadi Rp 9.000 per liter, naik Rp 900 dari Rp 8.100 per liter. Selanjutnya, Pertamina Dex naik dari Rp 10.000 menjadi Rp 10.500.

Kompas TV Pengendara ojek online mengeluhkan naiknya harga bahan bakar minyak jenis Pertamax
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com