Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Demokrat Tak Bergabung dengan Koalisi Pendukung Jokowi....

Kompas.com - 03/07/2018, 18:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Alasan Partai Demokrat hingga saat ini belum kunjung bergabung ke partai politik koalisi pendukung Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019, akhirnya terungkap.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan Partai Demokrat keberatan apabila Jokowi mengumumkan calon wakil presidennya pada menit-menit terakhir pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebab, hal itu mempersempit waktu partai-partai politik pendukung untuk mendiskusikan calon wakil presiden pilihan Jokowi itu.

"Coba kita lihat koalisi Pak Jokowi. Siapa sih cawapres Jokowi? Kalau kemudian cawapresnya ditentukan di 'last minute', artinya kan koalisi menjadi terkunci. Hanya dalam waktu beberapa jam saja pendaftaran pasangan calon presiden calon wakil presiden ditutup, partai koalisi menjadi tidak bisa menolak pilihan cawapres itu," ujar Imelda dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018).

Baca juga: Elite Demokrat Pamer Gambar JK-AHY

"Inilah yang membuat kami, kalau sudah dikunci begitu, jadi tidak tahu siapa cawapres kita,"lanjut dia.

Apalagi, di tengah waktu pembahasan cawapres pilihan Jokowi itu, lanjut Imelda, ada partai politik yang dominan dan menguasai arah keputusan koalisi.

Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut berprinsip, koalisi partai politik seharusnya dibangun bukan dengan cara demikian. Koalisi mesti dibangun berdasarkan keselarasan visi dan misi, kuatnya chemistry satu sama lain serta sikap saling percaya di antara partai politik anggota koalisi.

"Tapi kalau koalisi itu dibangun dengan cara mengunci seperti itu, itu tidak memberikan keleluasaan para ketua umum parpol untuk bertemu, membahas terlebih dahulu siapa cawapresnya, itu tidak baik," lanjut dia.

Baca juga: Ketua DPP Partai Demokrat: 90 Persen Pengurus Inti Memilih JK-AHY

Maka, di tengah kondisi itu, Partai Demokrat pun mewacanakan menduetkan Jusuf Kalla dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2019. Wacana itu, kata Imelda, akan dikomunikasikan dengan partai politik lain, baik dengan partai politik yang sudah bulat mendukung Jokowi atau yang belum.

Imelda pun berharap wacana ini diterima oleh mereka.

"Bagi ketua umum partai politik yang berharap menjadi cawapres, jika itu tidak bisa mereka dapatkan, hal yang paling mungkin adalah ya berpindah koalisi. Politik saat ini sangat cair," ujar dia.


Kompas TV Pasca Pilkada, konsentrasi partai politik kini bersiap menghadapi Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com