Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP Perempuan Bangsa: Pilkada 2018, Era Baru Kepemimpinan Perempuan

Kompas.com - 29/06/2018, 22:10 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah menilai bahwa penyelenggaraan Pilkada 2018 menjadi era baru bagi kepemimpinan perempuan.

Menurut Luluk, kemenangan beberapa kandidat perempuan dalam Pilkada 2018 merupakan penanda demokrasi di Indonesia telah mencapai tahap pematangan yang siginifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Masyarakat, kata Luluk, semakin memiliki kebebasan dalam menentukan figur yang dianggap sesuai untuk memimpin daerahnya, termasuk keberanian untuk mendukung calon perempuan.

Baca juga: Komnas Perempuan Soroti Impunitas sebagai Penyebab Konflik Baru

"Terpilihnya perempuan Nahdliyin seperti Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim, Chusnunia Chalim sebagai Wakil Gubernur di Lampung, Ana Muawanah sebagai Bupati Bojonegoro, melengkapi perempuan-perempuan lain yang sama-sama terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2018," ujar Luluk melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/6/2018).

"Dan ini sungguh membanggakan. Indonesia patut berbangga bahwa partisipasi perempuan dalam politik di tanah air meningkat secara signifikan dan bahkan memimpin di kawasan," ucapnya.

Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merupakan mantan Ketua Umum PB KOPRI PMII dan ketua umum Muslimat NU.

Chusnunia, calon Wakil Gubernur Lampung, merupakan kader Fatayat dan mantan sekjen Perempuan Bangsa PKB.

Sementara calon Bupati Bojonegoro Ana Muawanah merupakan pengurus Muslimat NU dan mantan ketua umum Perempuan Bangsa PKB.

"Mereka adalah figur perempuan yang memiliki tekat kuat untuk menjadikan pembangunan sebagai ruang partisipasi, yang memungkinkan kelompok-kelompok yang selama ini ditinggalkan bisa menjadi bagian yang turut menentukan pembangunan di daerah," kata Wakil Ketua PP LKK PBNU itu.

Baca juga: Komnas Perempuan Dorong Pemerintah dan DPR Segera Terbitkan UU PKS

Selain itu, Luluk berpendapat, kemunculan para perempuan sebagai pemimpin politik ataupun kepala daerah menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi bersifat kompatibel.

Islam di Indonesia, kata dia, memiliki wajah yang patut menjadi referensi, bukan hanya bagi negara-negara Islam tapi juga negara sekuler sekalipun.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com