JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan warga yang memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2018 bertindak cermat dan objektif dalam memilih calon kepala daerah.
Jangan sampai masyarakat salah pilih saat pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah, Rabu (27/6/2018) lusa.
Bambang mengatakan, Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah untuk memilih 17 gubernur, 39 wali kota dan 115 bupati diharapkan bisa menghadirkan para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah.
Baca juga: Pemprov DKI Siap Dukung Pengamanan Pilkada Serentak
Calon yang terpilih harus paham manajemen birokrasi, visioner, bersih serta jujur dan mau menanggalkan kepentingan pribadi serta kelompok demi memprioritaskan kepentingan warga.
“Maka, warga pemilih pun hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijaksana, berpijak pada independensi, pikiran jernih serta penilaian objektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/6/2018).
Politisi Golkar ini mengatakan, para pemilih harus mengutamakan rasionalitas. Sebab, esensi pilkada adalah memilih pemimpin daerah yang mau melayani dan bukan dilayani, mengayomi semua elemen masyarakat dan paling tahu yang dibutuhkan daerah dan warganya.
Baca juga: Bawaslu Temukan 500 Kasus ASN Tak Netral pada Pilkada Serentak
“Pilih kandidat yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah. Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti APBD," ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menambahkan, para pemilih bisa melihat gambaran sederhana tentang para kepala daerah yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saat ini ruang tahanan KPK itu dihuni puluhan oknum kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi atau menerima suap,” katanya.
Baca juga: Ada Pilkada Serentak, DKI Libur 27 Juni 2018
Menurut Bambang, fakta itu hendaknya menjadi perhatian pemilih di 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada.
Mantan ketua Komisi III DPR itu mengajak para pemilih untuk memilih kandidat yang diyakini bersih dari masalah hukum.
“Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah, maka 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari kecerobohan itu, dan tentu saja berkomitmen tidak melakukan kesalahan yang sama,” ujarnya.