Kemenhub Akan Bagikan 5000 Jaket Keselamatan untuk Operator Kapal di Danau Toba

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan akan membagikan gratis 5000 jaket keselamatan secara bertahap kepada para operator kapal di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Pembagian tahap pertama dilakukan pada Minggu (24/6/2018), di Dermaga Tigaras, Simalungun, Sumatera Utara.

Pada tahap pertama, Kemenhub membagikan 500 jaket.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menekankan jaket keselamatan merupakan salah satu unsur penting dalam keselamatan pelayaran dan penyeberangan kapal.

Namun demikian, seringkali jumlah dan kualitas jaket tidak memadai.

"Seringkali kalau dalam kejadian seperti ini (kecelakaan KM Sinar Bangun) melupakan unsur keselamatan," jelas Budi dalam keterangan resminya, Sabtu (23/6/2018).

Baca juga: Penumpang KM Sinar Bangun: Aku Ditolong Tuhan, Kapal Feri Datang Mendekat...

Oleh karena itu, ia berharap pembagian jaket keselamatan ini dapat mendorong para pelaku jasa penyeberangan maupun masyarakat untuk lebih peduli pada unsur keselamatan.

Budi juga menginstruksikan agar seluruh dinas perhubungan tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk memperketat pengawasannya terhadap aspek keselamatan dalam layanan transportasi.

Sebelumnya Kemenhub juga akan mengeluarkan surat edaran ke dinas perhubungan (dishub) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

"Sebenarnya secara umum tata laksana (pelayaran) sudah ada tapi memang kita harus menekankan, sosialisasikan, dan mengajak semua stakeholder agar paham," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Posko Terpadu Kecelakaan KM Sinar Bangun di Dermaga Tigaras, Simalungun, Kamis (21/6/2018).

Baca juga: TNI Terjunkan Pasukan Katak Cari Korban KM Sinar Bangun

Budi mengakui baik dishub setempat dan pelaku pelayaran mengetahui tata laksana pelayaran. Namun mereka terkadang enggan melaksanakan aturan itu dengan baik.

Ia meminta pejabat pemerintah daerah dan dinas perhubungan terkait untuk memperhatikan kelaikan dan aspek keselamatan kapal, seperti manifes hingga izin berlayar.

"Proses pendaftaran, pembuatan manifes, keharusan tidak melampaui batas itu menjadi suatu bagian yang harus dan juga surat izin berlayar harus ada setiap pelayaran berlangsung," kata dia.

Kemenhub juga akan memperkuat pendidikan keselamatan bagi nahkoda. Sebab, nahkoda merupakan orang yang paling bertanggungjawab atas keselamatan di kapal.

Pemerintah juga tengah menanti pembangunan empat kapal dengan ukuran 300 gross tonnage (GT).

Saat ini pemerintah sedang membangun 1 kapal, sementara 1 kapal lainnya menyusul. Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry juga akan membuat 1 kapal lagi.

Sejumlah pelaku usaha juga akan mendukung pembangunan dua kapal lainnya melalui program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

Jika sudah selesai, kelima kapal itu akan digunakan untuk mendukung operasional penyeberangan dan pariwisata di Danau Toba.

Dengan daya tampung lebih besar, kapal-kapal itu bisa menggantikan kapal-kapal ilegal di sekitar danau.