Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INFOGRAFIK Serial Presiden: Abdurrahman Wahid

Kompas.com - 23/06/2018, 09:33 WIB
Aswab Nanda Pratama,
Akbar Bhayu Tamtomo,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1999.

Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 7 September 1940.

Ketika lahir, ia diberi nama Abdurrahman Addakhil. Nama "Addakhil" mempunyai makna sang penakluk.

Kemudian, nama belakangnya diubah menjadi "Wahid", dan akhirnya lebih kerap dipanggil dengan Gus Dur.

"Gus" sendiri merupakan panggilan kehormatan yang ditujukan untuk seorang anak kiai yang berarti "Mas".

Pada 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta mengikuti ayahnya yang terpilih sebagai Ketua Partai Masyumi.

Baca juga: INFOGRAFIK Serial Presiden: BJ Habibie

Ayah Gus Dur, yang pernah menjabat Menteri Agama, mendorongnya untuk gemar membaca berbagai buku, majalah, dan koran.

Kebiasaan ini membuat wawasannya semakin luas.

Pada 1954, us Dur malanjutkan pendidikan SMP ke Yogyakarta. Pendidikan agama diperdalamnya dari pesantren hingga belajar ke berbagai ulama.

Pada 1963, Gur Dur melanjutkan studi ke Mesir. Akan tetapi, karena kondisi tertentu, ia sempat pindah ke Irak, dan melanjutkan pendidikan ke Jerman dan Perancis.

ABDURRAHMAN WAHIDKOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo ABDURRAHMAN WAHID
Setelah kembali ke Indonesia pada 1971, Gus Dur bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES).

Ia juga sempat menapaki karier sebagai jurnalis.

Perjalanan karier politiknya dimulai ketika ia kembali ke Jombang.

Gus Dur bergabung dengan Nahdlatul Ulama (NU). Pada Pemilu Legislatif 1982, Gus Dur berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Sejarawan Inggris: Gus Dur dan Ahok seperti Soekarno dan Diponegoro

PPP merupakan hasil gabungan dari empat organisasi Islam termasuk NU. Oleh karena itu, kontribusi terhadap NU sangat dibutuhkan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com